Warga Miskin Jatim Turun 0,48 Persen, Khofifah : Penurunan Tertinggi 5 Tahun Terakhir

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kabar baik disampaikan dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur terkait profil kemiskinan di Jawa Timur per Maret 2019.

Dalam rilis yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pekan ini, disampaikan bahwa dalam enam bulan terakhir, kekiskinan di Jawa Timur menurun 0,48 persen.

Pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.112,25 ribu jiwa (10,37 persen), berkurang sebesar 179,9 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 4.292,15 ribu jiwa (10,85 persen).

Penurunan angka kemiskinan Jatim sebesar 0,48 persen dalam enam bulan terakhir ini sekaligus menjadi penurunan angka kemiskinan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai memberikan Pengarahan dalam kegiatan Bimbingan dan Pemantapan Pendamping dan Operator Jaminan Sosial Lanjut Usia Jatim, di Hotel Mercure, Selasa (16/7/2019), malam.

• Sampah Impor Dikembalikan, Gubernur Khofifah Minta Kata Lain-lain di Permendag Dipertegas

• PSM Makassar Vs Persebaya, Rotasi Lini Belakang, Bajul Ijo Pasang Rachmat Irianto

• Fakta Sebenarnya Penggerebekan Angel Lelga Diungkap Vicky Prasetyo, Panik Keceplosan Soal Bayaran

• Mampu Bikin Hattrick Gol Lawan Badak Lampung FC, Makan Konate Persembahkan Itu Untuk Istrinya

"Angka kemiskinan di Jawa Timur hari ini, kita dapat data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam enam bulan terakhir, ada penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 0,48 persen. Ini adalah penurunan kemiskinan tertinggi selama 5 tahun terakhir," kata Khofifah kepada Tribunjatim.com.

Untuk itu, pihaknya akan menjadikan hasil rilis BPS ini sebagai fokus untuk menggali data apa yang membuat penurunan kemiskinan begitu signifikan selama enam bulan terakhir. Yang kemudian akan dijadikan refrensi fokus Pemprov dalam menanggulangi kemiskinan di Jatim ke depan.

"Kami akan bahas ini dengan Bappenas dan TNP2K yang malam ini datang ke Grahadi. Karena mereka juga akan presentasi ke kami. Ini akan menjadi referensi kami agar bisa memberikan signifikansi penurunan kemiskinan di Jatim bisa konsisten," tegasnya.

Sebab dikatakan Khofifah, jika penurunan ini konsisten maka dalam waktu lima tahun ke depan akan ada penurunan sangat signifikan untuk angka kemiskinan di jawa timur.

Di sisi lain, Khofifah menyebut, salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ini sudah dan sedang terus dijalankan oleh Pemprov Jawa Timur adalah PKH Plus. Saat ini penyaluran Program Keluarga Harapan untuk warga lanjut usia itu sudah berjalan dua kali pencairan.

Menurutnya PKH Plus akan dijadikan salah satu fokus program menunrunkan kemiskinan di 10 kabupaten dengan status sosial ekonomi terendah. Mulai Sampang, Bondowoso, Jember, dan sejumlah kabupaten lain. Menurutnya daerah tersebut akan jadi fokus interfensi untuk program PKH Plus untuk Lansia.

Program PKH yang juga menjadi program inisiasinya saat menjadi Menteri Sosial itu bahkan terbukti diakui sebagai program efektif memberikan perlindungan keluarga tak mampu.

"Sebagaimana dikatakan Menteri Rini Soemarno tadi pagi, ternyata pola cashless yang kita pakai, oleh bank dunia disampaikan, agar negara dunia yang mengunakan social security system (sistem perlindungan sosial) direferensikan untuk memakai yang diterapkan di Indonesia dengan menggunakan e-wallet," tegas Khofifah. (Fatimatuz zahroh/Tribunjatim.com)