Masih Sisakan Setumpuk Masalah, Pansus Lumpur Sidoarjo Akan Geruduk DPR RI

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pansus Lumpur Sidoarjo (PLS) DPRD Sidoarjo akan mengunjungi Komisi VIII DPR RI terkait penuntasan ganti rugi yang belum selesai, pasca dibubarkannya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Minggu (26/3/2017).

Anggota PLS DPRD Sidoarjo, Fathurozy, mengatakan meski urusan ganti rugi nantinya akan ditangani Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) dari Kementerian PUPR, banyak pihak masih kebingungan mengenai prosedur pengaduan.

"Karenanya kami perlu koordanasi dan menanyakan prosedurnya," ujarnya, Minggu (26/3/2017).

Politisi PKB ini menuturkan, pihaknya juga akan kembali mencoba mengurus ganti rugi yang bermasalah terutama untuk tanah wakaf serta aset pemkab.

Permasalahan utama ganti rugi itu karena terbentur regulasi karena harus ada persetujuan beberapa kementerian.

"Ini yang membuat proses ganti rugi lambat," sambungnya.

Fathurozy menerangkan untuk ganti rugi tanah wakaf terkendala di kebijakan Kemenag, sementara aset pemkab stagnan di Kemendagri.

Dengan kunjungan ke Komisi VIII nanti diharapkan bisa menekan eksekutif untuk mempercepat ganti rugi.

"BPLS dibubarkan dan diganti PPLS. Harusnya lembaga baru punya terobosan baru untuk mempercepat penyelesaian ganti rugi. Dalam waktu dekat kami akan ke Jakarta," ujarnya.

Ketua PLS DPRD Sidoarjo, Mahmud, menambahkan selain sebagai lembaga pemverifikasi data, BPLS juga bertugas memantau kondisi tanggul lumpur Lapindo.

Mahmud meminta lembaga baru PPLS juga ada di lapangan untuk mengawasi situasi dan kondisi tanggul serta masalah sosial yang berkaitan dengan Lumpur Lapindo tersebut.

"Kami minta ada badan atau lembaga khusus untuk memantau tanggul atau bahkan PPLS-nya juga ada di Sidoarjo. Sampai saat ini lumpur masih menyembur, jadi harus ada yang mengawasi di lapangan," imbuh Mahmud. (Surya/Irwan Syairwan)