Top 5 Jatim
Dari Nama-nama Hasil Survei PPP Untuk Pilgub Jatim 2018, Hingga Persiapan UNBK
Dari survey yang dilakukan, PPP sudah mendapatkan beberapa nama yang dianggap potensial untuk Pilgub Jatim 2018.
TRIBUNJATIM.COM - Berikut ini adalah kumpulan berita terpopuler, Minggu (2/4/2017).
1. PPP Lakukan Survey Jajaki Calon Gubernur Buat Pilgub Jatim 2018, Nama-nama Berikut Hasilnya
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengatakan bahwa PPP sudah melakukan survey di beberapa tempat di Jawa Timur.
Hal ini dilakukan partainya untuk menjajaki nama-nama yang mungkin untuk diusung dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang.
PPP melakukan survey tersebut lewat metode Top of Mind.
"Kami memiliki hasil survey awal untuk Pilkada Jatim tentang figur-figur yang potensial berdasarkan metode Top of Mind. Top of Mind itu artinya yang begitu ditanya, orang langsung menyebut," ujar Romahurmuziy yang ditemui saat pelaksanaan Rakorwil PPP Jatim di Asrama Haji Surabaya, Jumat (31/3/2017).
Baca: Disebut Tiba di Jakarta Senin Besok, Teka-teki Marquee Player Madura United Bakal Terungkap
Romahurmuziy juga terlibat langsung dalam melakukan survey di beberapa Kabupaten dan Kota di Jatim.
Dirinya ingin melakukan check sound langsung dari suara masyarakat.
Dari survey yang dilakukan, PPP sudah mendapatkan beberapa nama yang dianggap potensial untuk Pilgub Jatim 2018.
"Dari internal partai Musyafa Nur, paling favorit calon Jatim satu. Dari eksternal adalah Khofifah, Gus Ipul, dan Risma," tambah Romahurmuziy.
2. Jalan di Perlintasan Rel KA di Lamongan Membahayakan, Ini Yang akan Dilakukan Kemenhub
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kemen PUPR ) untuk melakukan rekayasa jalan di perlintasan rel Kereta Api (KA) double track di Jl. Jaksa Agung Suprapto tepatnya di barat Terminal Lamongan, Jawa Timur.
Itu terkait dengan penanganan kemacetan di jalan Nasional, yang melintasi rel Kereta Api (KA) di dua titik di Lamongan tidak bisa terurai secepatinya.
Karena pihak terkait baik Kereta Api (KA), maupun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah V Jawa Timur, terkesan saling lempar tanggungjawab, dan tidak serius menangani masalah yang sudah kerap menimbulkan banyak korban ini.