Pilgub Jakarta Diamankan 20 Ribu Polisi, Menkopolhukam: Kita Ini Hadapi Rakyat, Bukan Musuh

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Hari ini, Ibu Kota menggelar Pilkada Putaran kedua

Sebanyak ribuan personil disiapkan untuk mengamankan jalannya pencoblosan.

Personil pengamanan terdiri, 15.000 anggota TNI, 20.000 anggota Polri, serta sisanya elemen lain.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan netralitas personel Polri dan TNI dalam Pilkada DKI Jakarta.

Baca: Kamu Bisa Tahu Hasil Pilkada DKI Jakarta Besok Secara Cepat dan Langsung Juga, Begini Caranya!

Personel diminta fokus mengamankan jalannya pemungutan suara putaran kedua.

"Dalam pilkada ini, dua unsur yang tak memiliki hak pilih, yaitu TNI dan Polri. Makanya, kita diharapkan menjadi pihak yang netral dan pihak yang bisa melakukan pengamanan dengan baik," ujar Tito Karnavian saat pengarahan dalam apel pasukan untuk kesiapan pengamanan pilkada di Ecovention Ancol kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan aparat gabungan TNI dan Polri saat melakukan pengamanan, tidak sedang menghadapi musuh.

"Ingat, kita bukan akan menghadapi musuh, tetapi menghadapi rakyat," ujar Menko Polhukam Wiranto.

Menurutnya diperlukan pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif agar kehadiran puluhan ribu aparat tidak menciptakan suasana intimidatif.

Namun aparat juga perlu tegas bila menghadapi masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, yang dapat menimbulkan potensi gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada.

"Saya hanya berpesan, sebagai aparat keamanan, dulu saya juga pernah melaksanakan pemilu pertama yang bebas dari pengaruh militer dan kepolisian, ternyata bisa. Karena itu jaga netralitas kita sebagai aparat keamanan, sebagai penyelenggara pemilu," kata Menkopolhukam.

Wiranto juga meminta kepada seluruh masyarakat bahwa Pilkada DKI merupakan milik kita bersama sehingga harus dijaga dengan baik.

Ia mengimbau kepada masyarakat lain di luar DKI jangan berbondong-bondong masuk ke DKI agar pelaksanaan pilkada dapat terawat dan terjaga.

"Aparat keamanan, penyelengara pemilu, pemerintah sebagai fasilitator akan laksanakan kewajiban sebaik-baiknya. Saya ingatkan jangan sampai ada pihak manapun yang mencoba untuk mengganggu, mencoba mencederai demokrasi yang sedang kita jalankan ini," kata Menkopolhukam.

(tribunnews/dennis/rekso)