Tolak Kebijakan Mendikbud Sekolah 5 Hari, Ribuan Ulama dan Guru NU di Pasuruan Turun ke Jalan

“Saya melihat belum ada persiapan apapun. Ini cenderung kebijakan dibuat seadanya, tapi belum ada apa – apanya. Kami berharap pak Jokowi mengkaji ulang kebijakan ini. Kami berharap pak menteri jangan membuat gaduh, dan membuat keramaian seperti sekarang ini,” paparnya.

Dikatakan dia, pihaknya akan membuat sikap penolakan keras. Artinya, hari ini, pihaknya melapor ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya.

Harapannya, DPRD mampu menyampaikan aspirasinya ke Presiden Jokowi dan menteri. 

“Kalau semisal terpaksa dan tuntutan kami tidak dihiraukan, kami sudah bertekad akan berangkat ke Jakarta. Nanti, kami akan menyampaikan dan mengawal tuntutan kami di Jakarta. Tapi, kemungkinan itu akan kami lakukan selepas Hari Raya Idul Fitri nanti,” tandasnya.

Baca: Mengurai Jejak Islam di Wilayah Tapal Kuda Lewat Pondok Pesantren Tertua di Situbondo

Aksi ke Jakarta itu, kata dia, sudah dipertambangkan matang oleh sejumlah pihak. Ia menerangkan, bahwa kebijakan ini juga akan berdampak pada keberadaan madrasah diniyah (madin) dan ma’arif di Pasuruan.

Menurutnya, kurang lebih 1400 madin di Pasuruan terancam tutup semisal, kebijakan ini diberlakukan. 

“Bisa – bisa tutup madin – madin di Pasuruan karena terdampak kebijakan baru ini. Kami berharap, kebijakan ini dibatalkan dan digugurkan saja, tidak perlu diterapkan. Mudah – mudahan , pemerintah mempertimbangkannya lagi,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Sudiono Fauzan mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh aspirasi para ulama dan pengurus Ma’arif ini. Berjanji akan membuat surat ke pimpinan pusat agar aspirasi ini didengarkan.

“Kami akan dukung ini. Saya sendiri pun siap memperjuangkan aspirasi ini. Kami juga akan ikut berangkat ke Jakarta. Habis ini, saya akan buat ke pimpinan DPR RI, agar kebijakan sekolah lima hari ini dikaji ulang,” tegasnya. (Surya/Galih Lintartika)