Jelang Pilkada, Lima Partai Pamekasan Bentuk Koalisi, Ini Tujuannya

 TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Lima partai politik di Pamekasan yang memiliki kursi di DPRD Pamekasan, kini berkoalisi dan bertekad untuk mengusung pasangan Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Pamekasan, pada Pilkada Pamekasan, Juni 2018 mendatang.

Kelima partai yang kini sudah resmi berkoalisi itu yakni, Partai Bulan Bintang (PBB) memiliki lima kursi. Partai Gerindra wakilnya tiga kursi. PAN wakilnya lima kursi. PKS wakilnya tiga kursi dan Partai Golkar wakilnya empat kursi.

Koalisi kelima partai itu yang dinamakan Poros Perubahan, dilakukan pada Kamis (20/7/2017) petang.

Saat koalisi bersama ini diumumkan, hadir Ketua DPC PBB Pamekasan, HM Suli Faris. Ketua Partai Gerindra Pamekasan, A Agus Sujarwadi. Ketua DPD PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno.

Ketua DPD Golkar Pamekasan, Rize Ikhwan dan Sekretaris DPD PKS Pamekasan, Moh Alim, yang didampingi masing-masing pengurus partai.

Baca: Dua Tahun Belum Dibangun, Pasar Kolpajung Pamekasan Dipasrahkan ke Investor, Targetnya Ini

Kepada sejumlah wartawan, Suli Faris, yang juga Wakil Ketua DPRD Pamekasan, mengatakan, meski saat ini sudah dibentuk koalisi Poros Perubahan, namun untuk figur bacabup ataupun bacawabup belum waktunya untuk diumumkan ke publik. Karena menunggu saat yang tepat nanti.

Dikatakan, yang dibahas petinggi kelima partai sekarang ini, lebih mengedepankan konsep pembangunan menuju Pamekasan ke depan yan lebih baik.

“Kami tidak meinginkan pasangan bupati dan wakil bupati yang memimpin Pamekasan dengan cek kosong. Tidak punya konsep yang matang dan tidak jelas arah tujuannya. Dan masyarakat harus tahu tentang calon pemimpinnya,” kata Suli Faris.

Menurut Suli Faris, dalam situasi sekarang ini, pasasangan bakal calon (paslon) tidak hanya bisa mengandalkan egonya dan keinginan pribadi paslon itu sendiri.

Sebab pemerintahan saat ini tidak sedang melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau rencana pembangunan lima tahun (Repelita), seperti di zaman Orde Baru.

Pemimpin daerah, harus menjalankan konsep yang matang yang mampu menyelesaikan persoalan di Pamekasan.

Karena itu, masalah Pamekasan menjadi kajian bersama di Poros Perubahan ini. Apa yang menjadi kelemahannya, letak kekurangannya di mana. Peluangnya seperti apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Seletah ini dirumuskan, maka akan ditindaklanjuti ke masayarkat.

Diungkapkan, kalau konsep pembangunan yang dirumsukan Poros Perubahan sudah selesai, baru kemudian pada waktunya akan ditentukan, kira-kira siapa yang layak dan pantas untuk menjalankan konsep untuk menuju Pamekasan yang lebih baik. Tentunya yang akan diambil di internal koalisi Poros Perubahan ini.

“Paslon bupati dan wakilnya, tidak cukup hanya memiliki keinginan dan kemauan. Tetapi bagaimana punya kemampuan, keberanian dan kepekaan terhadap persoalan yang ada. Jika hanya punya kemampuan, tanpa keberanian melakukan terobosan, kami kira tidak akan mampu bersaing dengan daerah lain di Jawa Timur,” kata Suli.

Sekretaris DPD PKS, Moh Alim mengatakan, walau suatu saat pihaknya sudah mendeklarasikan dan mencalonkan kader terbaiknya, namun jika pada akhirnya untuk umat Pamekasan, pihaknya PKS siap mengalah. Contohnya di Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

Dikatakan, saat Pilkada DKI itu PKS sudah mendeklarasikan kader terbaiknya. Tapi atas permintaan ulama dan memungkinkan lebih berpeluang dan diterima ummat, PKS mengalah. Begitu juga di Pilkada Pamekasan ini, kalau demi kepentingan Pamekasan ke depan, tentu PKS juga mengalah.

Sebelumnya DPC PBB dan DPC Gerindra Pamekasan ini, masing-masing sudah mendeklarisikan dengan menyatakan kesiapannya untuk memberangkatkan kader terbaiknya sendiri bertarung di Pilkada Pamekasan 2018 mendatang. (Suryan/ Muchsin)