Terlalu, Jatah Angkutan Online di Jatim 4.445 Unit, yang Urus Izin Hanya 38 Unit, Dampaknya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Soekarwo berjanji akan berupaya melindungi bisnis konvensional.

Hal itu ia sampaikan Pakde Karwo, usai menemui massa sopir angkot yang melakukan demonstrasi, Selasa (3/10/2017).

Menurutnya, keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang angkutan online sudah menjadi aturan yang sempat dirumuskan Pemprov beberapa waktu yang lalu.

"Sudah ada dalam aturan yang kita buat di Grahadi dulu bersama Pak Iqbal Kapolrestabes dan Pak Wahid Kadishub. Tentang wajib kuota dan soal batasan tarif," terangnya.

(Nekat Beroperasi, Angkutan Luar Kota ini Kena Sweeping Sopir Angkot, Lalu Inilah yang Terjadi)

Adanya batasan itu, menurut Soekarwo penting untuk termuat dalam aturan.

Jika angkutan sudah dianggap mencukupi dan demand terbatas namun pengaju izin tetap bertambah, maka bisa bisa usaha bisa bangkrut.

"Maka kita harus melindungi bisnis angkutan ini supaya sama-sama jalan," katanya.

Meski begitu ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan pelarangan agar angkutan online tidak beroperasi sama sekali. Yang bisa dilakukan hanya berupa pembatasan.

(Massa Sopir Angkot Sweeping Taksi dan Ojek Online, Penumpang Dipaksa Turun dan Helm Dibuang Paksa)

"Itu publik policy kita. Nah sampai ada aturan pengganti dari Kemenhub, maka yang berlaku adalah Pemenhub no 26 tahun 2017," tegas Pakde.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Wahid Wahyudi mengungkapkan, sampai 1 November 2017, angkutan online yang mengajukan izin dipersilahkan untuk segera mengurus.

Pasalnya saat ini masih sangat minim angkutan yang sudah memenuhi perizinan.

"Yang sudah mengurus izin untuk angkutan online di Jawa Timur baru 38 unit. Sedangkan yang masih proses adalah 2.380 unit," kata Wahid.

(Nilai Pemberian Gelar Doktor HC Cak Imin Ada Permainan Kebijakan, Forum Dosen Akan Gugat Unair)