Dari Kata Toyota Astra Soal Kecelakaan Setya Novanto hingga Pekerjaan Besar Menanti Panglima Baru

TRIBUNJATIM.COM - Berikut lima berita terpopuler nasional di Tribunnews.com, pada Senin (20/11/2017): 

1. Penjelasan Toyota Astra Motor Soal Kecelakaan Setya Novanto

 Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya telah memeriksa pihak Agen Pemegang Merek (APM) Toyota Astra Motor (TAM).

pemeriksaan dilakukan terkait kecelakaan yang dialami tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto di Jalan Permata Berlian RT 02 RW 02 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoranlama, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017) pukul 18.30.

Saat kejadian, Setya Novanto menumpangi Toyota Fortuner B 1732 ZLO dan menabrak tiang listrik.

Pihak Toyota menegaskan kendaraannya, Toyota Fortuner, telah dilengkapi dengan fitur keselamatan.

“Kami prihatin setiap ada pengguna kendaraan Toyota yang kecelakaan. Toyota melengkapi fitur keselamatan aktif dan pasif, ada rem ABS, anti lock back system supaya biar roda tidak terkunci, untuk meminimalisir celaka terhadap korban,” kata Rouli Sijabat, PR Manager PT Toyota Astra Motor, ketika dikonfirmasi, Senin (20/11/2017).

Lanjut Rouli, mobil Fortuner, memiliki berbagai keunggulan.

Khususnya pada sistem keamanan.

“Fitur itu berkembang, di zamannya sudah lengkap. Punya air bag kiri kanan. Soal keselamatan, safety belt yang terutama,” jelasnya.

Sistem keselamatan air bag tersebut, berupa Supplemental Restraint System (SRS).

Yaitu fitur keamanan yang dipasang di mobil, yang berfungsi untuk melindungi daerah kepala, leher, dan dada.

“Suplier air bag nggak banyak, misalnya kendaraan berhenti tiba-tiba itu akan menggerakkan air bag ke luar. Tapi sensornya dibuat sedemikian rupa akan bekerja pada saat membutuhkan sistem yang aktif,” jelasnya.

Pihaknya pun mengaku memberikan keterangannya jika kepolisian memintanya.

Yaitu untuk melakukan investigasi atas kecelakaan yang menggunakan Toyota Fortuner tersebut.

“Sebetulnya kami siap jika polisi meminta bantuan keahlian Toyota. Kebetulan sudah ada permintaan hari Jumat, kami sudah kirim tim memeriksa kendaraan itu. Jadi kami memeriksa hasilnya akan disampaikan ke polisi,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) mengalami kecelakaan saat hendak menuju kantor Stasiun Metro TV di komplek Pilar Mas Raya Kav D, Jakarta Barat.

Namun, mobil yang dikemudikan Hilman Matauchi SAB, seorang wartawan, lalu ajudan Setnov, Reza, serta Setnov mengalami kecelakaan di Jalan Permata Berlian RT 02 RW 02 Kelurahan Grogol Utara, Kebayoranlama, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2017) pukul 18.30.

Setnov mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau.Pihak kepolisian menetapkan Hilman Mattauch, pengemudi Toyota Fortuner B 1732 ZLO yang ditumpangi Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka.

2. Pilotnya Rasis, Garuda Indonesia Berikan Sanksi

 Manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melihat rekaman video berdurasi 2 menit 18 detik yang memperlihatkan percakapan seorang pilotnya dengan petugas Bea Cukai Bandara International Silangit, Sumatera Utara.

Video yang terlihat berada di dalam kabin pesawat itu diunggah akun @sugi_0706 bertuliskan, "how about this @IndonesiaGaruda racism on your airplane? I belive this is one of your Pilot!" 

Dalam video tersebut terjadi percakapan antara pilot dan petugas Bea Cukai. Dalam rekaman video itu, pilot Garuda Indonesia tersebut memerintahkan pihak Bea Cukai bandara tidak terlalu lama berada di dalam kabin pesawat.

Namun, karena sedang menjalankan tugas terkait pemeriksaan, pihak otoritas pun tidak lantas pergi, justru terjadi perdebatan di dalamnya.

Ketika dikonfirmasi ke pihak Garuda Indonesia, Hengki Heriandono, Pelaksana Harian Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, mengatakan telah menerima dan melihat video tersebut.

"Garuda Indonesia sangat menyesalkan perilaku dan pernyataan pilot tersebut. Meskipun pilot memberikan izin petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan di dalam pesawat, pernyataan dan sikap pilot sangat disayangkan," kata Hengki kepada Kompas.com, Minggu (19/11/2017) malam.

Menurut Hengki, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional Indonesia menghormati semua stakeholders dan institusi yang menjadi mitra kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta menghormati prosedur kerja setiap petugas yang menjalankan tugasnya.

Garuda Indonesia telah berkoordinasi dengan Bea Cukai serta menjelaskan kesalapahaman yang terjadi dan tidak menoleransi sikap dan pernyataan pilot tersebut sehinga permasalahan sudah dapat dipahami bersama.

"Direksi Garuda Indonesia juga sudah menyampaikan secara langsung permohonan maaf kepada direksi maskapai yang disebut dan permasalahan sudah diselesaikan dengan baik," ucap Hengki.

Garuda Indonesia juga sudah melakukan investigasi internal terhadap pilot yang bersangkutan dan pilot tersebut sudah diberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Adapun kronologi kejadian, pada saat itu pesawat dengan nomor penerbangan GA8510 SIN-DTB baru mendarat di Silangit.

Setelah penumpang turun, petugas Bea Cukai kemudian naik memeriksa pesawat dan tas kru.

Pilot menolak diperiksa karena merasa selama ini belum pernah ada pemeriksaan di dalam pesawat.

Kemungkinan juga pilot belum mengetahui bahwa sesuai SOP, petugas Bea Cukai berhak masuk ke dalam pesawat.

Pada saat pilot menolak, terucap kata-kata yang bernada menyinggung etnis tertentu dan maskapai tertentu.

Menurut pengakuan, pilot yang bersangkutan dalam keadaan emosi sehingga tidak dapat mengontrol ucapannya.

3. Ditunjuk Jadi Plt Ketua Umum Golkar Gantikan Setya Novanto, Ini Reaksi Idrus Marham

Idrus Marham ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Ditanya kesiapan dirinya menggantikan Setnov-sapaan Setya Novanto- Idrus yang kini menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengalihkan perhatian.

Dia justru menunjuk seorang wartawan televisi swasta yang ikut dalam sesi wawancara.

"Itu Agnes (wartawan) katanya siap," ungkapnya sembari tertawa.

Dia bahkan tertawa dan menegaskan kalau keputusan tersebut masih dikaji dan didiskusikan dalam rapat pleno pada Selasa (21/11/2017) besok.

"Kalau saya umumin sekarang nanti lo nggak datang lagi besok. Ini pertanyaan siap ini kita sudah pontang panting masih ditanyakan juga. Ini pertanyaan kamuflase. Biar besok diumumin. Ya sudah besok lah ya dijelaskan," jelas Idrus.

Walau begitu, dirinya mengungkapkan jika pertemuan mendatang akan membahas tentang konsolidasi organisasi.

Sehingga Partai Golkar dapat tetap melakukan langkah politik, khususnya Pilkada serentak pada 2018 mendatang.

"Besok itu konsolidasi organisasi. Itu bagian penting memastikan kepemimpinan partai ini bisa berjalan secara efektif. Sehingga Partai Golkar tidak hanya eksis, tetapi tetap melakukan langkah-langkah politik dan mencapai target-terget politik yang sudah ada," tutupnya.

4. Nazaruddin Sebut Anas Urbaningrum Dapat Jatah 11 Persen Kentungan e-KTP

Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disebutkan menerima jatah sebesar 11 persen dari keuntungan proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Berdasarkan keterangan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhmmad Nazaruddin dalam persidangan perkara terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, bagian itu dari 49 persen keuntungan proyek e-KTP.

Namun, Nazaruddin mengaku tidak tahu realisasinya karena pada tahun 2011, atau tahun untuk realisasi, Nazaruddin menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau realisasinya kan saya 2011 sudah ada kena masalah. Tapi kesekapatan seperti itu waktu itu," kata Nazaruddin di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Selain karena ditahan KPK, Nazaruddin mengaku tidak tahu lantaran proyek tersebut menggunakan tahun anggaran tahun jamak (multi years) dari tahun 2011 sampai 2013.

Nazaruddin mengakui jatah untuk bekas rekannya di partai Demokrat tersebut tergolong besar. 

Namun nilai itu dianggap wajar mengingat Anas saat itu adalah ketua fraksi Partai Demokrat dan dia lah yang mengkomunikasikan supaya program itu jalan.

"Karena dengan proyek Rp 5,9 triliun itu adalah pengadaan terbesar untuk pemerintahan. Kalau nggak didukung sama kebijakan politik yang luar biasa nggak akan berjalan program ini," kata dia.

Menurut Nazaruddin sebenarnya jatah itu diperuntukkan untuk fraksi Partai Demokrat. 
Namun, karena jabatan ketua dipegang Anas maka uang itu untuk dia.

"Kalau dibilang kan bilangnya untuk fraksi. Tapi kan realisasi untuk pribadi," katanya.

5. Sejumlah Pekerjaan Besar Menanti Panglima Baru TNI Pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Panglima TNI yang baru pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo.

Jenderal Gatot tak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

"Ada pekerjaan besar Panglima TNI yang baru nanti," kata Al Araf saat ditemui di Kantor Imparsial, kawasan Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Senin (20/11/2017).

"PR" tersebut, di antaranya, Panglima TNI yang baru harus tetap seorang tentara yang profesional, netral, dan tidak berpolitik.

Hal ini penting mengingat tahun depan sudah memasuki tahun politik.

"Oleh karenanya, tugas Panglima TNI yang baru harus tunduk dan patuh terhadap otoritas sipil yang terpilih secara demokratis," ujat Al Araf.

Panglima baru juga harus memastikan proses reformasi di TNI berjalan, meski saat ini telah berlangsung dan memperoleh banyak capaian.

"Namun, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu ditata misalnya reformasi peradilan militer," ujar Al Araf.

Hal lainnya, memastikan proses transformasi pertahanan yang baik, dalam hal modernisasi alutsista.

Selain alutsista yang masih terbatas, lanjut dia, berdasarkan buku putih pertahanan, kondisi alutsista TNI hanya 50 persen yang layak pakai dan 50 persen lainnya tidak layak pakai.

Oleh karena itu, proses pengadaan alutista diharapkannya berlangsung transparan.

"Tanpa proses transparansi dan akuntabilitas maka sulit sekali untuk dilakukan modernisasi alutista ke arah yang lebih baik," ujar Al Araf.

Dia juga berharap Panglima TNI yang baru dapat memastikan kesejahteraan prajurit.

Tentara yang profesional, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan prajurit.

Selain itu, menggiatkan orientasi pertahanan dari orientasi pertahanan ke dalam menjadi ke luar.

"Soal konflik Laut China Selatan harus menjadi problem yang dipikirkan oleh Panglima TNI yang baru, (soal) perbatasan, dan lain sebagainya," ujar dia.

Pekerjaan rumah lain yang dinilai Al Araf tidak kalah penting adalah soal evaluasi kebijakan yang keliru pada MoU antara TNI dengan sejumlah kementerian, dalam hal operasi militer selain perang.

Misalnya, kerja sama antara TNI dan Kementerian Pertanian dalam hal mengurus cetak sawah.

Menurut dia, kerja sama semacam itu tidak sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang TNI soal operasi militer selain perang.

"Operasi militer selain perang menurut Undang-Undang TNI harus melalui Presiden bukan melalui MoU atara Panglima dengan instansi yang ada," ujar dia.