Dapat Nilai Cumlaude Terkait Media, Pakde Karwo Raih Anugerah Pena Emas dari PWI Pusat
Gubernur Jatim Soekarwo mendapatkan Anugerah Pena Emas dari PWI dengan nilai cumlaude, karena program luar biasanya terkait media.
Penulis: Mujib Anwar | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Gubernur Jatim Soekarwo mendapatkan Anugerah Pena Emas dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Anugerah prestisius dan tertinggi dari PWI Pusat tersebut diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono, kepada Pakde Karwo, Kamis (1/2/2018) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.
Penyerahan penghargaan dilakukan, setelah Pakde Karwo menyampaikan orasi khusus bertema “Membangun Jawa Timur Bersama dengan Media Massa” sekaligus forum tanya jawab, dihadapan 15 panelis yang terdiri dari para pengurus PWI yang juga tokoh pers nasional.
Ketua Umum PWI Pusat Margiono mengatakan, Pena Emas merupakan anugerah tertinggi dari lembaganya yang diberikan kepada figur dan tokoh yang dianggap memiliki jasa dan kontribusi nyata bagi perkembangan dunia pers nasional, khususnya bagi PWI dan anggotanya sebagai organisasi profesi wartawan di Indonesia.
Number One Semua, Pemprov Jawa Timur Raih Dana Rakca Award Gold dari Presiden
Hal itu, kata Margiono ditunjukkan dengan kontribusi yang luar biasa dari Pakde Karwo dalam mendukung PWI Jatim yang berhasil menggelar uji kompetensi wartawan (UKW) terbanyak di Indonesia.
Lalu menelorkan wartawan bersertifikasi dengan jumlah terbanyak di Indonesia, membantu pembangunan gedung wartawan yang representatif, serta memperkaya pengembangan pers nasional.
Terutama di provinsi yang dipimpin dengan membuka rubrik di media, baik cetak, online, maupun televisi, untuk lebih mendekatkan diri sekaligus menyerap aspirasi publik dan masyarakat.
Selain itu, komunikasi yang dijalin Gubernur Jatim dua periode ini sangat baik dan khas serta dapat merangkul semua pihak, yang tidak membedakan latar belakang media.
Jadi Gubernur Terbaik se-Indonesia, Pakde Karwo Raih Leadership Award dari Mendagri
Kemudian sanggung mengangkat isu penting di daerah menjadi perhatian publik untuk memenangkan persoalan yang prinsip dan mendasar. Sehingga mendapat partisipasi masyarakat yang luar biasa.
"Dari situlah, pers bukan hanya penyambung pemerintah dan masyarakat. Tapi juga menggerakkan pemerintah dengan kebutuhan sumber-sumber resource (SDA dan SDM) bisa diperoleh di daerah sendiri," terangnya.
Menurut Margiono, apa yang dilakukan Pakde Karwo dengan program kegiatan terkait media tersebut, benar-benar melebihi kewajiban beliau sebagai Gubernur dalam ikut mengembangkan peran dan fungsi pers diatur dalam Undang-undang pers.
"Ini benar-benar luar biasa. Makanya belia sangat layak menerima Anugerah Pena Emas," tegasnya.
Surplus Beras Tembus 5 Juta Ton, Pakde Karwo Keukeuh Tolak Pemerintah Pusat Impor Beras
Karenanya, terpilihnya Gubernur Soekarwo menerima Anugerah Pena Emas termasuk sangat istimewa.
Saat dibahas di forum pleno pengurus PWI Pusat, setelah disampaikan profil dan rekam jejaknya terkait media, semua langsung setuju.
Selain itu, usai Pakde Karwo menyampaikan Orasi, sebanyak 15 panelis yang hadir terpukau dan kagum dengan paparan dan pengalaman Pakde yang mengupas tuntas tema, 'Membangun Jawa Timur Bersama dengan Media Massa'.
Hingga semua dari 15 panelis tersebut memberikan nilai tertinggi yakni 'cum laude' atas orasi yang disampaikan Gubernur Jatim.
"Belum pernah ada penerima Anugerah Pena Emas yang mendapatkan 15 cumlaude dari semua panelis. Ini sangat luar biasa," tandas Margiono.
Mengulas Makna Politik Pecel Pincuk Pakde Karwo kepada Khofifah Saat Silahturahmi
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penyematan jas PWI, pemasangan pena emas, pemberian piagam serta kartu kehormatan PWI secara simbolis kepada Pakde Karwo.
Penyerahan Anugerahan Pena Emas kepada Pakde Karwo ini secara resmi akan dilakukan di hadapan Presiden RI Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang, Sumatera Barat, pada 9 Februari 2018 nanti.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, bahwa Anugerah Pena Emas dari merupakan kehormatan yang luar biasa.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur kami sampaikan terima kasih,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada media yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada dirinya, terutama tentang cara berkomunikasi yang baik.
"Tidak mungkin bisa menjadi komunikator yang baik tanpa ada bantuan dari teman-teman media," tandasnya.
Untuk itu, pihaknya, mewakili semua media dan wartawan yang telah menjadi mitranya selama memimpin Provinsi Jatim selama dua periode, siap menerima Anugerah Pena Emas yang dinilainya luar biasa.
Sementara itu, dalam orasinya, Pakde Karwo mengaku bersyukur karena diberi kesempatan ruang dan waktu untuk menyampaikan beberapa poin pemikiran mengenai pembangunan daerah yang melibatkan secara aktif media massa dalam prosesnya.
Menurutnya, dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
Lalu pada ayat dua disebutkan pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
“Dari lima fungsi pers tersebut, saya memberi catatan pada dua fungsi pers, yakni sebagai media informasi dan kontrol sosial,” tukasnya.
Dikatakan, fungsi pers sebagai media informasi menunjukkan, bahwa pers adalah sebagai sarana menyampaikan informasi secepatnya ke masyarakat luas.
Sedangkan, fungsi pers sebagai kontrol sosial atau media dianggap sebagai pilar demokrasi keempat setelah trias politika (legislatif, eksekutif dan yudisial), dengan esensi demokrasi adalah pembagian kekuasaan atau kekuasaan terbatas.
“Di pilar keempat inilah diperlukan tugas media untuk selaku memantau aktivitas pemerintahan, legislatif dan yudikatif. Media juga sebagai ‘watchdog’ (anjing penjaga) dalam proses pembangunan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah dalam hal ini menjadikan media sebagai mitra yang efektif dengan membagi peran sebagai pengkritik konstruktif berbagai kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan.
“Media di Jatim secara rutin kami ajak untuk ikut aktif dalam pembahasan perumusan kebijakan, baik secara formal maupun nonformal,” tegas Pakde Karwo. (*)