Number One Semua, Pemprov Jawa Timur Raih Dana Rakca Award Gold dari Presiden

TRIBUNJATIM.COM, BOGOR - Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh penghargaan prestisius tingkat nasional dari Pemerintah Pusat, Rabu (6/12/2017).

Kali ini, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Dana Rakca Award 2017 ke Pemprov Jawa Timur.

Anugerah ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota atas perbaikan dan pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat berupa dana insentif daerah (DID).

Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diserahkan langsung oleh Presiden dan diterima oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di Istana Kepresidenan Bogor.

Saat menyerahkan penghargaan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jawa Timur menjadi juara 1 sekaligus berhak atas pin emas. Juara 2 diraih Provinsi Jawa Barat, dan juara 3 direbut Sumatera Selatan.

Selain tingkat provinsi, Jawa Timur juga mendominasi penerima Anugerah Dhanapala, penghargaan dari Menteri Keuangan untuk tingkat kabupaten/kota.

Dari Jawa Timur, untuk tingkat kabupaten diraih Banyuwangi. Sedangkan untuk kota, direbut Kota Surabaya.

Gubernur Soekarwo mengaku sangat surprise dengan diberikannya anugerah Dana Rakca Award 2017 oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Jawa Timur.

Keberhasilan ini menegaskan, bahwa pemerintahan yang dipimpinnya telah berhasil menjadi satu tim yang terintegrasi dengan gerak team work yang sangat bagus dan solid.

Pasalnya, untuk mendapatkan anugerah Dana Rakca Award, syaratnya sangat sulit dan berat. Harus memenuhi kriteria dua utama, yakni ketepatan waktu dalam menetapkan peraturan daerah tentang APBD, dan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penerima Rakca Award, kata Pakde Karwo juga harus mampu mencapai tiga indikator penting kriteria kinerja daerah yang ditetapkan sangat tinggi.

Yaitu, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Lalu indikator penyelenggaraan pelayanan publik. Serta indikator ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pakde Karwo, lima indikator semuanya sangat penting. Namun yang dinilai menarik adalah kinerja daerah, yakni indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

"Jadi fiskalnnya harus sehat. Artinya, antara penerimaan kas dan belanja dengan RPJMD sambung penuh," ujarnya, Rabu (6/12/2017), didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Jumadi.