Inventarisir Tanah di Desa-desa, BPN Libatkan Tentara dan Polisi

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Inverntarisasi tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun, dijadikan pilot project atau percontohan bagi kabupaten di Indonesia.

Pasalnya, berbeda dengam daerah lainnya, BPN Kabupaten Madiun menginventarisir tanah dengan melibatkan berbagai pihak di tingkat kabupaten.

Program ini disebut Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif

Inovasi dibidang pencatatan tanah dari BPN Kabupaten Madiun ini nantinya akan diterapkan di seluruh BPN se-Indonesia, agar pencatatan tanah lebih cepat selesai.

Hal itu disampaikan Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sudarsono, kepada wartawan saat melakukan peninjauan di Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Rabu (7/3/2018).

Sudarsono menuturkan, IP4T Partisipatif merupakan inovasi BPN Kabupaten Madiun dan akan dijadikan percontohan bagi BPN tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.

Dengan menggunakan IP4T Partisipatif diharapkan akan memudahkan dan mempercepat dalam inventaris tanah secara lebih akurat.

Dikatakan Sudarsono, saat ini tanah yang sudah bersertifikat mencapai sekitar 50 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah yang ditargetkan seluruhnya akan bersertifikat pada 2024.

Sedangkan pada 2018 ditargetkan ada 7 juta bidang tanah yang akan disertifikat. Sudarsono optimis, dengan adanya terobosan IP4T Partisipatif dimungkinkan pada 2023 seluruh tanah di Indonesia bersertifikat.

"Kalau target lebih cepat. Saat ini baru ada sekitar 50 juta yang bersertifikat. Dengan adanya tambahan terobosan IP4T Partisipatif, tahun 2023 mudah-mudahan sudah bisa selesai," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam kunjungannya ke Kabupaten Madiun ini, Kementerian ATR/BPN, juga mengajak kepala kantor wilayah BPN, sejumlah bupati dan perwakilan bupati di Sulawesi Tengah.

"Kami mengajak sejumlah bupati dari Sulawesi Tengah ke sini karena di tingkat provinsi, BPN Sulawesi Tengah yang akan dijadikan pilot project. Ini supaya mereka mengetahui inovasi dari Madiun," imbuhnya.

Kepala BPN Kabupaten Madiun, Budi Martono, mengatakan ide inovasi IP4T Partisipatif muncul setelah mendapat target untuk mendata 64.000 bidang tanah oleh Kementerian ATR/BPN kepada BPN Kabupaten Madiun.

Dengan keterbatasan personel dan pendanaan, ia berpikir target itu tidak akan tercapai apabila inventarisir dilakukan pihak BPN Kabupaten Madiun sendiri, tanpa adanya pihak lain.

"Program IP4T itu program dari pemerintah pusat. Kami hanya menambah partisipatif. Yaitu dengan melibatkan seluruh komponen perangkat negara yang ada di desa-desa, seperti kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan juga kamituo untuk melakukan pendataan tanah," ucapnya.

Melalui IP4T Partisipatif, kata Budi, BPN tidak lagi melakukan pendataan sendiri tetapi dibantu komponen lain. Sebab, kata Budi, inventarisasi tanah berkaitan dengan obyek dan subyek tanah serta hubungan hukum.

Dari hasil IP4T Partisipatif akan didapatkan data primer semacam sensus tanah, di antaranya kepemilikan, penguasaan, pajak, tata ruang, pemanfaatan, nilai tanah, hingga potensi sengketa tanah.

"Setiap instansi nantinya akan menggunakan peta yang sama," katanya.

Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya mengatakan Polri dalam hal ini Polres Madiun juga ikut berperan dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif.

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah yang dibentuk Polres Madiun berperan dalam memberantas praktik calo pengurusan sertifikat dan permasalahan tanah yang terjadi di masyarakat.

"Dasar kepolisian di IP4T P merupakan nawa cita pemerintah, Commander Wish Kapolri, Program PATUH Kapolda Jatim dalam peningkatan kamtibmas melalui bidang pertanahan dalam memperkuat daerah dan desa dengan cara reformasi sistem dan penegakkan hukum serta mendorong Land Perform dan program kepemilikan tanah," imbuhnya.

Made menuturkan, permasalahan tanah di Kabupaten Madiun telah dipetakan, utamanya tanah di sekitar tol dan aset tanah PT KAI yang banyak terdapat mafia tanah.

Selain itu, Bhabinkamtibmas juga sangat berperan dalam IP4T P, dengan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, problem solving masalah tanah, dan mencegah mafia tanah yang ingin mengambil keuntungan dari sertifikasi tanah. (Surya/Rahadian Bagus)