Pengusaha Konter Ramai-ramai Tolak Kebijakan 1 NIK untuk 3 Kartu Perdana
kebijakan penggunaan NIK untuk registrasi kartu perdana akhirnya memantik reaksi keras pengusaha konter.
Penulis: Samsul Hadi | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Paguyuban Konter-konter Blitar (KKB) menolak kebijakan pemerintah pusat tentang pembatasan satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya untuk registrasi tiga kartu perdana. Mereka menganggap kebijakan itu akan membunuh usaha konter ponsel kecil.
Mereka menyampaikan penolakan kebijakan itu dengan menggelar aksi di perempatan traffic light PGSD atau Jl Panglima Sudirman, Kota Blitar, Jumat (23/3/2018) sore.
Sekitar 50 orang pemilik konter di Blitar Raya berkumpul di lokasi. Mereka menggelar aksi damai dengan membawa poster dan spanduk.
Mereka membentangkan poster dan spanduk yang berisi tentang penolakan kebijakan itu. Juga meminta dukungan masyarakat agar ikut menolak kebijakan pembatasan penggunaan NIK hanya untuk registrasi tiga kartu perdana.
"Kami tidak menolak kebijakan penggunaan NIK untuk registrasi kartu perdana. Kami hanya menolak pembatasan satu NIK hanya untuk registrasi tiga kartu perdana," kata Ketua Konter-konter Blitar (KKB), Samsul Anwar, usai menggelar aksi damai.
Dia mengatakan kebijakan itu membuat usaha konter kecil mati. Pendapatan konter terus menurun. Selama ini, pendapatan konter kecil paling banyak dari penjualan perdana.
Seperti konter milik Samsul di wilayah Srengat, Kabupaten Blitar, itu. Sekarang penjual kartu perdana di konternya turun.
"Sekarang dampaknya mulai terasa bagi pemilik usaha konter kecil. Dulu, sehari saya bisa menjual 100 kartu perdana. Sekarang tidak sampai 50 perdana. Penurunannya mencapai 50 persen," ujarnya.
Hal sama diungkapkan, Bambang, pemilik konter di Wlingi, Kabupaten Blitar. Penjualan kartu perdana di konter miliknya juga menurun. Dia mulai merasakan penjualan kartu perdana turun sudah sebulan terakhir ini.
"Kalau penjualan kartu perdana turun, konter kecil bisa tutup. Pendapatan utama konter dari penjualan kartu perdana," katanya.
Dia meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan itu. Menurutnya, perkumpulan pengusaha konter tingkat nasional sudah bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas masalah itu.
"Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Di Blitar Raya jumlah pengusaha konter sekitar 250 orang," tegasnya. (Surya/Samsul Hadi)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jatim/foto/bank/originals/konter-pulsa-dan-ponsel-demo_20180323_182602.jpg)