Banyak Warga Surabaya Keluhkan Kenaikan Pajak Bumi Bangunan, DPRD Minta BPKPD Evaluasi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Nurul Aini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menanggapi banyaknya keluhan warga terkait kenaikan Pajak Bumi Bangunan PBB di Surabaya, DPRD Surabaya melakukan hearing.

Komisi B DPRD Surabaya mengundang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, membicarakan penyebab kenaikan tersebut.

"Banyak sekali keluhan masuk pada kami, kenaikan tidak wajar hingga dua kali lipat, bahkan ada yang tiga kali lipat," kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mazlan Mansyur.

Mazlan mempertanyakan sebab-sebab kenaikan tersebut yang dirasa banyak memberatkan warga kalangan menengah ke bawah.

Jauh dari Gosip, Fatin Shidqia Bantah Punya Hubungan dengan Anak Bupati, Sang Ibunda Setuju?

Diketahui kenaikan PBB disebabkan naiknya nilai jual objek pajak NJOP di berbagai kawasan di Surabaya.

Sedangkan, pesatnya pembangunan infrastruktur dan perkembangan perekonomian di suatu kawasan menjadi penyebab naiknya NJOP.

Selain itu beberapa kawasan telah terbagi dalam zonasi yang juga menentukan nilai jual.

Gara-gara Ambil Hewan Langka yang Dilindungi, Program Para Petualang Cantik Banjir Kecaman Netizen

Namun Mazlan menegaskan, seharusnya zonasi tidak dipukul rata pada satu kawasan.

Melainkan harus ada zona detail untuk meng-cover objek pajak warga yang tidak mampu.

"Sekarang kalau semua dipukul rata, jadinya warga yang tidak mampu bagaimana," kata Mazlan.

Raffi Ahmad Langsung Histeris Ada Orang Ketiga dalam Bulan Madu Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda

Anggota Komisi B lainnya, Ahmad Zakaria mencontohkan laporan yang masuk kepadanya yakni rumah seorang warga yang terdapat di satu gang sempit di wilayah Surabaya Barat.

Rumahnya memang tidak jauh dari perumahan elit, sehingga harga tawar yang dimasukkan dalam tagihan pajak dihitung sama dengan perumahan elit tersebut.

"Hal ini kan aneh kalau semua dihitung sama, kasihan warga yang tidak mampu padahal rumahnya di gang sempit disamakan dengan perumahan yang memang tempat orang elit," kata Zakaria.

10 Potret Paula Verhoeven, Top Model yang Bikin Heboh karena Dibilang Netizen Pacar Baru Baim Wong

Karenanya, Komisi B minta BPKPD untuk mengevaluasi kebijakan perhitungan NJOP tersebut.

"BPKPD dapat membentuk tim untuk melakukan evaluasi dan memastikan nilai tanah di kawasan Surabaya bersama dengan pihak ketiga beserta tim anggaran, serta mempertimbangkan nilai sosial masyarakatnya," kata Zakaria.

Beredar Foto Baim Wong dengan Perempuan Berambut Panjang, Netizen Syok Saat Tahu Sosok Wanitanya