Pembangunan Belum Rampung, Kios Rest Area Suramadu Sisi Bangkalan Sudah Diserbu PKL
Tinginya animo para PKL untuk menempati kios-kios rest area berpotensi memicu gejolak, karena semua pihak belum pernah ketemu.
Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) telah merampungkan tahap II pembangunan 108 kios di sisi barat rest area kaki jembatan Suramadu sisi Madura di Bangkalan.
Tahap III pembangunan 108 kios akan kembali dilanjutkan tahun ini. Bersamaan dengan pembuatan fasilitas umum seperti MCK dan area lahan parkir sebelum relokasi PKL dilaksanakan.
Rest area terhampar di dua desa; 30 hektare di Desa Sukolilo Barat dan 10 hektare di Desa Pangpong Kecamatan Labang. Lahan seluas 40 hektare ini termasuk dalam 600 hektare Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM).
Tahap III pembangunan 108 kios dan fasilitas umum senilai Rp 84 miliar saat ini baru memasuki tahap lelang. Kendati demikian, para PKL sudah antri untuk menempati kios-kios di rest area.
"Sekarang sudah banyak PKL dari luar Desa Pangpong yang menyerbu untuk mendaftar," ungkap Kepala Desa Pangpong, Amsori kepada Surya, Selasa (1/5/2018).
Uang Ratusan Juta Beli Mobil Cash, Sales ini Malah Memproses Secara Kredit, Astaga Ternyata
Menurutnya, tinginya animo para PKL untuk menempati kios-kios rest area berpotensi memicu gejolak. Lantaran hingga saat ini, pihak BPWS, Pemkab Bangkalan, dan dua desa; Pangpong-Sukolilo Barat belum pernah duduk bersama.
"Konsepnya seperti, syarat dan ketentuan bagaiman agar bisa menempati kios. Apakah ada retribusi? Apakah kios berstatus hak guna pakai atau sewa? Kami belum tahu," paparnya.
Dengan pemberitahuan lebih awal, lanjutnya, para PKL bisa mempersiapkan diri atau setidaknya mereka mengetahui apakah termasuk bagian dari relokasi atau tidak.
Sebagai pemangku kebijakan di desa, Amsori tentunya akan memperjuangkan warganya. Para pemilik lahan yang telah bersedia menjual lahan untuk kepentingan rest area dan warganya yang masih aktif berjualan.
"Saya memproteksi agar bukan warga luar dulu. Setelah itu baru bicara luar desa, luar kecamatan, dan warga di luar kabupaten," tegasnya.
Tersangkut Kasus Tower yang Jerat Bupati MKP, Rumah Mantan Wakil Bupati Malang Digeledah KPK
Langkah itu ditempuh Amsori sebagai upaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat Desa Pangpong. Termasuk memaksimalkan BUMDes sebagai sumber utama pendapatan desa.
"Meski nantinya diserahkan ke pemkab, tetap kami kawal. Karena desa pun punya kebijakan untuk mensejahterakan rakyatnya," terangnya.
Rest area diharapkan tak sekedar kawasan food court semata. Melainkan sebagai sarana yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan berbelanja.
Keberadaan SPBU, Islamic Centre, musala, hingga minimarket dinilai Amsori akan menarik pengunjung untuk berlama-lama di rest area.
"Jika hanya food court, keberadaan rest area tidak akan bertahan lama. Pengendara akan lewat begitu saja," tegasnya.
Dikira Tiduran usai Mondar-mandir di Kuburan, Donny Malah Meregang Nyawa
Ketua Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan mengungkapkan, pengembangan 600 hektare lahan di KKJSM yang menjadi kewenanangannya akan dilakukan secara bertahap.
"Prioritas pertama adalah merelokasi para PKL di kawasan 600 hektare ke rest area. Mereka yang berhak. Selanjutnya akan merelokasi PKL di luar kawasan itu," ungkap Pandit.
Setelah tahap III rampung, lanjutnya, penilaian terkait besaran harga sewa kios akan dilakukan Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN) yang membawahi Barang Milik Negara (BMN).
"Tahap III baru proses lelang, belum ada pemenangnya. Mungkin dalam waktu dua minggu ke depan sudah diketahui pemenangnya," paparnya.
Berdasarkan data dari paguyuban yang masuk ke BPWS, jumlah PKL di kawasan 600 hektare KKJSM itu berjumlah sekitar 380 PKL. Namun pihak BPWS akan menginvetarisasi kembali data tersebut.
Ki Joko Bodo Pensiun dari Paranormal dan Lepas Ilmu Gendam Putih Andalannya, Kisahnya Memilukan
Ia menjelaskan, pihaknya tidak langsung begitu saja memindahkan para PKL sebelum berkoordinasi dengan paguyuban, tokoh masyarakat, muspika, termasuk pemda.
Keterlibatan pihak-pihak tersebut merupakan upaya untuk meminimalisir resistensi ketika relokasi dilaksanakan.
"Sejauh ini memang belum duduk bersama soal penempatan PKL. Pekerjaan tahap III saja belum dilaksanakan," jelasnya.
Pandit memastikan, ratusan PKL itu nantinya akan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha. Seperti kelompok souvenir, kuliner, dan oleh-oleh.
"Kami sudah membuat landscape untuk menunjang rest area tetap ramai. Bahkan, kami akan gelar acara-acara besar yang bisa menarik wisatawan ke rest area," pungkas Pandit. (Surya/Ahmad Faisol)