Jadi Cita-cita Luhur Bangsa, Realisasi Ekonomi Pancasila Masih Butuh Dukungan Masyarakat Indonesia
Paradigma implementasi cita-cita luhur pendiri bangsa terutama soal perekonomian negara dituangkan dalam Ekonomi Pancasila.
Penulis: Ayu Mufidah Kartika Sari | Editor: Alga W
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Di tengah dinamika ekonomi dunia, Pancasila sebagai dasar negara diharapkan menjadi suatu paradigma sendiri bagi masyarakat Indonesia.
Paradigma implementasi cita-cita luhur pendiri bangsa terutama soal perekonomian negara dituangkan dalam Ekonomi Pancasila.
Guna mengenalkan pentingnya paradigma tersebut, Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB) menggelar seminar nasional Ekonomi Pancasila.
Seminar ini digelar di Aula Gedung F Lantai 7 FEB UB, Malang, Kamis (3/5/2018).
Kiki Amalia Berduka, Kabar Sang Mantan Suami Markus Horison Disoroti, Siapa Sangka Begini Nasibnya
Seminar dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia, Arif Budimanta, dan Guru Besar Universitas Brawijaya, Munawar.
Kedua pemateri menyampaikan betapa pentingnya Pancasila sebagai landasan perekonomian di Indonesia.
Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, terus berupaya untuk mendorong kebijakan Ekonomi Pancasila.
Satu di antaranya dengan digalakkannya Kartu Indonesia Pintar yang menjadi sarana bagi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung untuk melanjutkan sekolah.
Diakui Raffi Ahmad Istrinya Bergaya Hidup Mewah, Segini Jatah Uang Harian untuk Nagita Slavina
"Pemerintah Indonesia secara perlahan mulai menguatkan praktik Ekonomi Pancasila sebagai komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meski masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam implementasinya," jelas Arif Budimanta.
Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia sudah menjamin pendidikan bagi anak-anak Indonesia untuk terus mengeyam ilmu hingga 12 tahun.
Dari program pendidikan Pemerintah Indonesia sebelumnya, yakni 9 tahun yaitu hingga bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Kartu Indonesia Pintar merupakan suatu pemenuhan janji dari cita-cita Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana Indonesia kini mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun, yaitu sekolah Menegah Atas, dari sebelumnya 9 tahun," imbuh dia.
