Pemrov Jatim Prioritaskan Dua Formasi Ini jika Pendaftaran PNS Dibuka

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terancam mengalami devisit Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 2020.

Satu di antara penyebabnya adalah moratorium PNS oleh pemerintah pusat yang telah berlangsung sejak 2015 silam.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Anom Surahno menyebut ribuan PNS akan purna tugas dalam beberapa tahun kedepan.

Untuk tahun 2018 saja, jumlah angka PNS yang pensiun mencapai 2.158 orang.

Baca: UMR Dipindah ke RS Bhayangkara Polda Jatim

Jumlah ini disinyalir akan meningkat hingga tahun 2020 yang disinyalir bisa mencapai 10.200 orang.

"Jumlahnya memang tak sedikit," kata Anom saat ditemui di Surabaya.

Mengantisipasi kekurangan jumlah personil PNS, Pemrov Jatim melakukan berbagai strategi.

Di antaranya dengan meningkatan kualitas SDM yang saat ini tersedia melalui penguatan IT.

Sehingga, masyarakat tak lagi dilayani oleh pegawai, melainkan bisa dibantu melalui alat atau mesin.

Hal ini juga telah menjadi instruksi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo.

Bahkan, beberapa SKPD juga telah menerapkan hal ini. Di antaranya, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim.

"Bisa orang ketemu alat. Sehingga, pembayaran bisa melalui ATM," kata Surahno.

Baca: 35 Caleg Dilayani di RSSA Malang, Hanya 5 Orang untuk Umum

Sekalipun demikian, tak semua formasi bisa digantikan oleh mesin.

Misalnya, bidang kesehatan (tenaga kesehatan) dan bidang pendidikan (guru). Apalagi,NPNS di dua bidang ini menjadi formasi yang paling banyak pensiun.

"Kalau dua bidang ini memang harus tatap muka," katanya.

Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan peneramaan PNS kembali kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Menurutnya, usulan ini juga mempertimbangkan kuota, pendapatan dan anggaran.

"Formasi sudah kita kirimkan. Masih di proses di Menteri PAN-RB, prosesnya ini masih dibahas," katanya.

Ia tak menjelaskan spesifik data yang ia usulkan kepada pemerintah pusat.

Namun, ia menyebut dua formasi yang akan menjadi prioritas pihaknya. Yakni, bidang kesehatan dan pendidikan.

"Guru dan ahli kesehatan menjadi priorits. Usulan kami, 30 persen (dari total PNS baru) di bidang pendidikan dan 20 persen kesehatan," kata Anom.

Baca: Hadir di Sidang Gugat Cerai, Sule Beri Jawaban Soal Isu Perselingkuhan yang Beredar

Untuk diketahui, pemerintah rencananya akan membuka penerimaan CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018 lalu. Kemungkinan besar penerimaan CPNS 2018 dibuka Juli 2018

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pembukaan penerimaan CPNS bisa berlangsung pada Juli 2018 jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sudah menyelesaikan formasi penerimaan CPNS.

"Mudah-mudahan saja (segera dibuka). Terpenting, formasi sudah ada, daerah dan kementerian atau lembaga dapat berapa formasinya," ujar Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan ketika dikonfirmasi di Jakarta beberapa waktu lalu. (bob)