DPR RI Kritik Pemerintah Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
DPR RI mengkritik pemerintah pusat soal pelaksaan APBN Tahun anggaran 2017.
Penulis: Aqwamit Torik | Editor: Edwin Fajerial
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Thorik
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPR RI mengkritik pemerintah pusat soal pelaksaan APBN Tahun anggaran 2017.
Kritikan tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Anggota Banggar DPR RI, Bambang Haryo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada APBN 2017 maupun tahun anggaran 2018 semakin merosot jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Menurutnya, pemerintah tidak lagi melakukan evaluasi terhadap 16 paket kebijakan ekonomi.
Apalagi, Presiden Jokowi telah menyebutkan jika paket kebijakan ekonomi bisa untuk mendorong perekonomian Indonesia lebih tinggi lagi.
"Tapi selama ini tidak ada evaluasi apapun soal itu," kata Bambang Haryo seperti dalam rilis yang diterima TribunJatim.com, pada Kamis (19/7/2018).
Selain itu, pemerintah dinilai selalu menyalahkan dampak ekonomi global.
Padahal, negara-negara Asia Tenggara lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tengah gonjang-ganjing ekonomi global.
Bambang juga mengkritik soal nilai tikar rupiah terhadap dolar yang tak kunjung mengalami penguatan.
Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh negara-negara Asia Tenggara, dimana nilai tukar uang masing-masing negara ASEAN alami penguatan.
"Contohnya Thailand mata uang Bath dari 32 menjadi 31,048 oer USD," katanya.
Tak hanya itu, dia juga mengkritik pembangunan infrastruktur yang tidak dikelola dengan baik.
Sebagai contohnya adalah pembangunan Bandara Kertajati dengan biaya Rp 3,5 triliun.
Sampai saat ini bandara itu, yang menggunakan baru satu pesawat.
Hal ini menyebabkan bandara baru itu jadinya tidak digunakan.
"Begitu banyak infrastruktur-infrastruktur yang dibangun lainnya ini, menurut kami tidak skala prioritas bagi pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Dana desa juga sepert itu.
Dari total Rp 187 triliun yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, seharusnya Indonesia sudah bisa melakukan swasembada pangan bukan malah impor.
"Gula impor, minyak impor lebih dari 1 juta ton. Bawang, susu, daging dan sebagainya. Jadi saya mohon bisa dilakukan evaluasi kembali dari pemerintah,” tegas Bambang.
Oleh karena itu, sangat penting menentukan skala prioritas bagi pembangunan infrastruktur dan mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
