Pemkab Tuban Klaim Jalur Lingkar Selatan Bisa Kurangi Angka Kemiskinan

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pemerintah Kabupaten Tuban bakal mengalokasikan dana Rp 70 Miliar pada APBD 2019, untuk pembangunan fisik jalan lingkar selatan (JLS) atau ring road.

Meski mendapat kritik dari aktivis Forum Indonesia Tranparansi untuk anggaran (Fitra), karena dinilai dana puluhan miliar tersebut tidak tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan.

"Beda pendapat itu biasa, tidak masalah," kata Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar saat disinggung mengenai komentar aktifis anggaran tersebut, Kamis (19/7/2018).

Noor Nahar yakin, alokasi anggaran tersebut tentu akan berdampak bagi perekonomian masyarakat yang ada di Tuban, khususnya yang dekat dengan lokasi.

• Pengumuman Hasil Seleksi Mandiri Unair 2018 (Universitas Airlangga) Kamis 19 Juli, Buka Link Ini

Sebab, sebelum fisik jadi, sudah tentu saat pengerjaan membutuhkan pekerja, baik tukang maupun kuli. Itu sudah jelas.

"Ya tentu akan mengurangi angka kemiskinan, memberikan dampak ekonomi," ujar Wabup.

Politisi PKB itu menjelaskan, adanya jalan ring road nantinya juga akan menjadikan daerah baru. Nah tentu daerah baru tersebut juga akan berdampak positif terhadap geliat ekonomi.

Jalan itu sebuah potensi akses yang bisa menghubungkan antar daerah, tentu manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

"Jelas bisa mengurangi angka kemiskinan, itu sudah jelas. Jangan dibandingkan dengan pengadaan RTLH atau yang lain, jangan berpikiran sempitlah," pungkasnya.

• Gondol Uang Rp 19 Juta, Pria asal Sampang Hanya Sisakan Rp 5 Juta Dalam Waktu 6 Jam

Sebelumnya, aktifis Fitra Jatim membandingkan, anggaran Rp 70 Miliar sama dengan Pemkab membiarkan 4.695 keluarga Miskin pada tahun 2019 tidak bisa menikmati Rumah Layak Huni, jika anggaran Pembangunan atau rehabilitasi RTLH senilai Rp15 juta tiap rumah.

Dengan nilai tersebut, Pemkab dapat membeli 235 perahu bagi masyarakat Tuban, dengan klasifikasinya harga Rp 300 juta per perahu. Hal itu juga bisa menjadi sumber penghidupan bagi 3.525 ABK dari keluarga Miskin, rinciannya 15 orang per perahu.

"Kita pertanyakan komitmen Pemkab dalam upaya pengentasan kemiskinan," ujar aktifis Fitra Jatim, Muhammad Miftahul Huda.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban menyebut, pada tahun 2017 angka kemiskinan berada di kisaran 16,87 persen.

Prosentase itu mengalami penurunan tipis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sekitar 17,14 persen. Kabupaten Tuban juga masih menduduki peringkat nomor 5 daerah termiskin dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa timur.(nok)