Pileg 2019

Panwaslu Tolak Gugatan Bacaleg Mantan Napi Korupsi yang Dicoret KPU

Gugatan Bacaleg mantan napi korupsi yang maju ke Pileg 2019 akhirnya ditolak Panwaslu.

Reporter 88
ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Panwaslu Kabupaten Sidoarjo menolak gugatan dari bakal calon legislatif (Bacaleg) mantan narapidana korupsi yang sebelumnya dicoret oleh KPU Sidoarjo.

Dalam proses verifikasi pendaftaran bacaleg Sidoarjo, KPU menyatakan tiga nama masuk kategori TMS (tidak memenuhi syarat). Mereka adalah Mustafat Ridlwan bacaleg dari PBB, Sumi Harsono bacaleg PDIP dan Nasrullah dari PPP.

Setelah dicoret KPU, dua dari tiga bacaleg tersebut, Mustafat Ridlwan dan Sumi Harsono, mendatangi Panwaslu untuk menggugat berita acara yang dikeluarkan KPU tersebut, Selasa (24/7/2018) lalu.

Namun, upaya ke Panwaslu ini gagal. "Setelah melakukan pemeriksaan terhadap syarat formil dan materil, gugatan tersebut kami tolak," kata Ketua Panwaslu Sidoarjo Muhammad Rosul, Kamis (26/7/2018).

Dijelaskan dia, dua bacaleg itu menyerahkan surat ke Panwaslu dua hari yang lalu. Tepatnya tanggal 24 Juli. Kemudian, dua hari ini Panwaslu menelaah berkas-berkas yang diajukan dalam gugatan tersebut.

Penolakan terhadap gugatan itu menurutnya sudah sesuai aturan. Yakni Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) nomor 18 tahun 2018. Aturan ini yang .engatur penyelesaian sengketa.

Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa sengketa pemilu diajukan maksimal tiga hari sejak penetapan KPU keluar. Rasul mengatakan, KPU mengeluarkan berita acara penetapan status bacaleg TMS tertanggal 18 Juli.

"Dari situ harusnya pengajuan sengketa maksimal tanggal 20 Juli. Tapi permohonan sengketa baru diajukan ke Panwaslu Sidoarjo pada tanggal 23 Juli," paparnya.

Melihat ini saja, Panwaslu menilai sudah cukup menjadi dasar untuk membatalkan sengketa. "Karena pengajuan tidak memenuhi syarat formal, sehingga sudah gugur," tandas Rosul.

Mendapat kabar ini, Sumi dan Mustafat pun mendatangi Kantor Panwaslu Sidoarjo. Setelah mendapat kabar pasti bahwa pengajuan gugatannya gugur, merekapun meninggalkan kantor Panwaslu.

Tapi mereka seperti belum menyerah. Mereka kembali lagi ke Panwas untuk kembali datang ke kantor Panwaslu dengan membawa seberkas surat. Kali ini, mereka melaporkan KPU Sidoarjo ke Panwas karena dianggap melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran itu terkait penerimaan berita acara TMS kepada mereka. Keduanya mengaku baru tanggal 20 Juli baru menerima, padahal surat penetapan tertanggal 18 Juli. "Iya, kami laporan itu. Ini upaya lanjutan kami," jawab Sumi singkat. (Surya/M Taufik)

Penulis: M Taufik
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved