Pengantasan Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Prioritas Program Khofifah di APBD 2019

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA - Calon Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa pertemuan dengan pimpinan DPRD Jawa Timur pagi ini, Jumat (27/7/2018), dengan cara menyatukan pemikiran terkait memasukkan program nawa bhakti satya ke dalam RPJMD.

"Ini penting bagi kami yang sudah menyampaikan ke publik saat kampanye yaitu program yang kami usung dalam nawa bhakti satya. Sementara RPJMD ini kan jalan dengan pagu yudikatif yang sudah mulai dibahas, jadi kalau ingin membangun proses sinkronisasi program pasti butuh meeting of mind apa yg sudah jadi sudah bagian dari implementasi RPJMD 2014-2029 dan bagimana bisa nyekrup program nawa bhakti satya yang berseiring," kata Khofifah Indar Parawansa kepada Tribunjatim.com.

Oleh sebab itu, Khofifah Indar Parawansa  menegaskan bahwa ia menganut double C atau continuity and change. Maka yang akan dilanjutkan juga akan disinkronisasi dengan apa yang sudah direncanakan dalam nawa bahkti satya.

Semua akan dikomunikasikan sehingga harmoni antara pemerintahan yang saat ini dan yang akan datang juga akan berjalan ancar.

• Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen 16 Calon Jamaah Haji, Kemenag Jatim Sudah Laporkan ke Pusat

Lebih lanjut Khofifah mengatakan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan utara dan selatan akan menjadi prioritas program yang ingin ia jalankan.

Ia menyebut bahwa peta yang ia pegang terkait kemiskinn sama dengan data yang dimiliki DPRD Jawa Timur. Dimana ada kedalaman dan keparahan kemiskinan di titik-titik tertentu.

"Maka tentu butuh intervensi yang efeksi dan siginifkkan. Kalau toh saat ini ada jalin matra maka tingga disinkronisasi dengan PKH dan program komplementer yang bisa efektif dan efisien menangani kemiskinan," ucap wanita yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

Pengentasan kemiskinan ini menurut Khofifah harus serius diatasi lantaran berdasarkan data dari BPS yang dikeluarkan baru-baru ini, dari 633 ribu warga miskin yang berhasil dientaskan secara nasional, Jawa Timur menempati posisi terendah dibandingkan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Jika Jawa Tengah bisa mengentaskan 300 ribu warga miskin dan Jawa Barat bisa mengentaskan 150 ribu warga miskin, Jawa Timur baru 72 ribu saja.

Maka menurut Khofifah ini butuh zooming mengapa pengentasan kemiskinan di Jatim tidak bisa siginifikan.

Begitu juga dengan ketimpangan desa dan kota serta ketimpangan pembangunn wilayah utara dan selatan.

Hal ini akan menjadi prioritas program yang akan dilakukan di tahun 2019 mendatang dan masuk dalam RPJMD Jawa Timur.

"Besok kita juga akan ketemu Pak Gubernur Soekarwo agar bisa segera koordinasi dengan dinas dan sinkronisasi RPJMD di tahun kelima dengan nawa bhakti satya. Dan supaya bisa ketemu titik-titik yang tidak melanggar SOP tata kelola keuangan negara," pungkas Khofifah.

• Kuasa Hukum Wali Kota Malang Nonaktif M Anton : Anggap Tuntutan Jaksa Berlebihan

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur terpilih periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa bersama tim navigasi program bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan legislatif DPRD Jawa Timur.

Khofifah yang datang didampingi tim navigasi program seperti Prof Mas'ud Said, M Roziqi, Dr Dwi Astuti, Airlangga Pribadi, KH Zahrul Azhar Asad disambut oleh sejumlah ketua dan pimpinan DRPD Jawa Timur.