Dinilai Gagal, Mahasiswa Beri Raport Merah Pj Bupati Bangkalan

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Bangkalan, Kamis (30/8/2018).

Mahasiswa mengkritisi dan memberi raport merah atas kinerja Pj Bupati Bangkalan I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh.

Penilaian mahasiswa didasarkan pada beberapa indikator. Mulai dari pelayanan publik terkait KTP, KK, dan Akte, tidak terealisasinya keterbukaan informasi publik, dan minimnya kontrol dan pengawasan dana desa.

Korlap aksi Kholilurohman mengungkapkan, penataan pasar masih amburadul dan masih maraknya pungutan liar (pungli) jual beli jabatan.

"Hingga pungli diklatpim (pendidikan dan pelatihan kepemimpinan) yang sekarang masih hangat," ungkapnya.

• Presiden Jokowi Sebut Penyebab Perolehan Medali Asian Games 2018 Kontingen RI Lampui Target

Dari beberapa indikator tersebut, lanjutnya, I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh layak dinilai gagal dalam menyelenggarakan pemerintahaan dan pelayanan publik dengan baik.

"Selama ditugaskan sebagai Pj Bupati Bangkalan, belum memberi rasa aman terhadap wisatawan. Bahkan Bangkalan masih dikenal dengan sebutan Kota Begal," ujarnya.

I Gusti Ngurah Indra Setiabudi Ranuh didapuk sebagai karateker untuk mengisi jabatan Bupati Bangkalan RK Moh Makmun Ibnu Fuad yang masa jabatannya berakhir pada 3 Maret 2018.

Kepala Bakorwil V Pamekasan itu dilantik sebagai Pj Bupati Bangkalan oleh Gubernur Jatim di Gedung Grahadi Surabaya pada 13 Maret 2018.

• Diperintah Jusuf Kalla, Menteri PUPR Siapkan Rumah untuk Atlet Peraih Emas di Asian Games 2018

Masa tugas akan berakhir ketika Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pemenang pilkada dilantik. Rencananya, pelantikan RK Abdul Latif Amin Imron-Muhni akan digelar pada 20 September 2018.

Ia menegaskan, Pj Bupati Bangkalan tidak memberikan perubahan atau dampak yang jelas di Kabupaten Bangkalan. Bahkan terkesan seperti berjalan di tempat.

"Pemkab Bangkalan juga tak serius dalam menanggulangi musim kemarau. Setelah ditolaknya pengajuan bantuan kekeringan karena masalah administrasi yang tidak lengkap," pungkasnya. (Surya/Ahmad Faisol)