Soal Dukungan Pilpres 2019, Pakde Karwo Sebut Ada Potensi Caleg Beda Pandangan dengan DPP Partai

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai adanya potensi perbedaan antara calon legislatif (caleg) dengan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebuah partai terkait dengan Pilpres 2019.

Sebab, setiap daerah memiliki karakteristik yang memang berbeda.

Menurut Pakde Karwo, dukungan caleg terhadap figur capres tertentu bisa berdampak terhadap elektabilitas caleg bersangkutan.

Apabila caleg ini mendukung capres yang didukung masyarakat setempat, maka juga akan turut didukung. Begitu pun sebaliknya.

• Jatim Penentu Kemenangan Pemilu 2019, Pakde Karwo: Kerajaan Majapahit Bisa Besar Karena Ada di Jatim

Oleh karena agar ”aman”, caleg bersikap realistis dengan memilih capres yang satu suara dengan masyarakat di tempat tersebut.

Sekalipun hal ini bertentangan dengan kehendak dari DPP.

"Caleg yang bersangkutan tentu ingin memperjuangkan dirinya terlebih dahulu, selaras dengan capres,” kata Pakde di Surabaya, Kamis (13/9/2018).

Dengan nada berseloroh, Pakde Karwo menyebut jalan atau tidaknya caleg tersebut dalam langkah pemenangan di pilpres telihat dari tingat partisipasi pada pemilu mendatang.

• Bawaslu Temukan 300.297 Pemilih Ganda di Jatim, Jumlahnya Diperkirakan Terus Bertambah

Yang mana menurut Pakde Karwo, tingkat partisipasi antara pileg dan pilpres selalu berbeda.

”Kalau partisipasi di pilpres tinggi, artinya calegnya jalan untuk pilpres. Namun, kalau partisipasi di pilegnya lebih tinggi, artinya calegnya jalan untuk pileg saja,” kata pria yang juga menjadi Ketua DPD Demokrat Jatim ini.

Sementara itu, Pakde Karwo secara pribadi memilih untuk fokus meningkatkan suara Demokrat di Jawa Timur, baik untuk legislatif di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.

"Saya memilih fokus meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota legislatif di DPRD saja dibanding bicara pilpres," kata Pakde Karwo.

• Pesan Pakde Karwo ke TribunJatim Network: Jadilah Rujukan Berita Politik Terpercaya dan Brantas Hoax

Pakde Karwo juga menolak untuk menjadi juru kampanye nasional, baik untuk pasangan bakal calon presiden dari kubu manapun.

Ia memilih untuk fokus menyelesaikan masa kerjanya sebagai Gubernur Jawa Timur hingga Februari tahun depan.

"Kan saya harus cuti untuk bisa menjadi juru kampanye. Namun, sampai saat ini saya tidak pernah mengajukan cuti," kata Pakde Karwo.

"Sebab, tugas saya sebagai gubernur memang baru selesai tahun depan," katanya.

• BREAKING NEWS - Paska OTT Pungli SIM, Kapolri Tito Karnavian Akhirnya Mutasi Kapolres Kediri

Sebelumnya, senada dengan hal itu, Wasekjen DPP Demokrat, Andi Arief, mengatakan bahwa Demokrat memiliki dua target di pemilu 2019 mendatang yang diselenggarakan secara serentak tersebut.

Selain memenangkan Prabowo-Sandi di Pileg 2019, Partai Demokrat juga harus mempertahankan kemenangan pemilihan legislatif.

Bahkan, hal ini juga selaras dengan instruksi Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Soal Demokrat dua kaki jadi rame. Perintah Ketua Umum SBY itu jelas memang dua kaki. Satu Kaki di pileg, Satu kaki di Pilpres," kata Andi Arif.

• Andi Arief Akui Demokrat Berpolitik Dua Kaki Atas Perintah SBY, Prabowo: Ini Negara Demokrasi

"Justru yang main satu kaki itu yang aneh dalam pemilu berbarengan. Ujung tombak pileg adalah Caleg, Ujung tombak pilpres adalah Pengurus Pusat," lanjutnya pada cuitan di akun Twitternya, @AndiArief__ pada Selasa (11/9/2018) silam. (Bobby Koloway)