Nasibnya Tidak Jelas, Puluhan Tenaga Honorer Lembaga Pendidikan Datangi DPRD Pamekasan

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN – Sebanyak 46 orang tenaga honorer di lembaga pendidikan SD, SMP dan SMA di beberapa kecamatan di wilayah Pamekasan, Madura, mendatangi DPRD Pamekasan, untuk mengadukan nasibnya tentang status dirinya yang hingga kini belum ada kejelasan, Senin (17/9/2018).

Mereka menjadi tenaga honorer dengan rentang waktu antara 10–15 tahun di lembaga pendidikan negeri tempat mereka mengabdi.

Mereka merupakan pemilik lahan dan menghibahkan tanahnya untuk dibangun sekolah dengan imbal balik, mereka akan diangkat jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Tapi harapan mereka untuk jadi PNS masih terkatung.

• Meski Menang dan Naik Peringkat, Pelatih Arema FC Akui Timnya Tak Tampil Sempurna Jamu Madura United

Meski sudah beberapa kali menemui Dinas Pendidikan (Disdik), namun usaha mereka buntu dan tidak menemui titik temu, sehingga mereka terpaksa menemui DPRD Pamekasan.

Kedatangan mereka ditemui Komisi I DPRD Pamekasan yang ditempatkan di ruang sidang utama.

“Kami datang ke sini dengan baik-baik untuk mengadukan nasib kami sekaligus menagih jaji Pemkab yang katanya akan mengangkat jadi PNS. Ternyata kami hanya dibohongi,” ujar Koordinator Forum Tenaga Kontrak Penghibah Tanah, Achmad  Zainullah, Senin (17/9/2018).

Menurut Achmad Zainullah, selama ini pihaknya sudah lobi ke dewan, sekda dan bupati.

• Arema FC Vs Madura United, Menang 2-0, Singo Edan Berhasil Putus Rekor Tak Terkalahkan Madura United

Namun saat itu masih disuruh menunggu akan diperjuangkan.

Karena belum juga ada kejelasan, maka pada Maret 2014 lalu, ia bersama sejumlah tenaga honorer ke Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

Di sana, kata Achmad Zainullah, pihaknya ditemui staf Menpan, Diyah.

Saat itu, Diyah mengakui jika daerah membutuhkan tanah untuk bangunan lembaga pendidikan.

• PSU Sampang Madura Butuh Dana Lebih dari Rp 25 Miliar, Pj Bupati: Kita Sampaikan ke DPRD Dulu

• Gus Ipul Bersama Mahfud MD dan Yusuf Mansur Bertemu Kiai Sepuh sebelum ke Seminar #2019PilpresCeria

Achmad Zainullah juga bercerita pemkab mengiming-imingi kepada pemilik tanah, agar menghibahkan tanahnya dengan janji akan diangkat jadi PNS.

Ditegaskan, di hadapan Diyah, ia memberitahu, jika pemkab tidak menepati janjinya, pemilik lahan akan menyegel lembaga pendidikan.

“Ketika saya di kantor Menpan, saya menghubungi Pak Bupati. Dan Pak Bupati memohon agar jangan menyegel dan meminta bermusyawarah dulu,” kata Achmad Zainul.

Ditambahkan, karena Achmad Zainullah dan pemilik lahan yang lain sudah tidak sabar menunggu, sementara gaji honorer yang mereka dapat tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka dalam minggu ini, mereka akan menyegel lembaga pendidikan.

• Tipu Uang Rp 150 Juta Janjikan PNS, Oknum Kecamatan Kadur Pamekasan Ditahan

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail meminta kepada mereka untuk menunggu dan bersabar jangan sampai melakukan tindakan penyegelan, karena akan berdampak terhadap anak-anak didik yang belajar di sekolah itu.

“Kami akan memanggil pihak eksekutif agar mencari jalan terbaik. Karena sepertinya pemkab dalam menangani masalah ini ingkar janji, tidak mengangkat pemilik lahan menjadi PNS. Semoga perjuangan kami ini membuahkan hasil,” kata Ismail. (Muchsin Rasjid)