Pencairan Gaji 13 PNS Tak Jelas, DPRD Kota Surabaya Bakal lakukan Interpelasi ke Wali Kota
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Dharmawan menegaskan anggota DPRD bisa menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Wali Kota Surabaya Tri Rismahari
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
"Informasinya Bu Wali belum berkenan mencairkan. Alasannya karena tidak ada anggaran. Saya sebagai anggota badan anggaran merasa punya tanggung jawab untuk menjelaskan dan mencari kebenaran apa benar Pemkot Surabaya sedang mengalami defisit anggaran," katanya.
Ia mengumpulkan sejunlah data laporan anggaran. Termasuk realisasi dana pendapatan daerah dan juga belanja daerah. Dari analisa data dan dokumen itu, ia menyimpulkan bahwa anggaran itu ada di Pemkot dan Pemkot tidak sedang mengalami defisit anggaran.
Saat ini realisasi pencapatan Pemkot Surabaya mencapai 71,94 persen dari Rp 8,1 trilliun. Dan realisasi serapan belanja per akhir Agustus adalah 44 persen. Angka ini masih linier dengan tahun tahun sebelulnya dengan periode yang sama. Sehingga ia anggap tak ada lonjakan belanja yang membuat Pemkot tiba-tiba tak miliki anggaran untuk gaji 13 yang sudah dialokasikan sejak akhir tahun 2017 lalu.
"Di kondisi ini jika wali kota menyampaikan tidak ada anggaran, di saat yang sama mereka mengajukan tambahan dana untuk even internasional di bulan November," ucapnya.
• Heboh, Sekretaris PDIP Jatim Diberitakan Kena OTT KPK Viral di Sosmed, Begini Klarifikasi Sri Untari
Menurutnya, Kota Surabaya sudah sering menjadi tuan rumah even skala internasional. Tapi sngat disayangkan justru gaji PNS tidak dibayarkan.
Reni menegaskan tidak tidak mempermasalahkan adanya even internasional tersebut. Sebab tentunya akan membawa dampak ekonomi untuk kota Surabaya.
"Tapi jangan lalu PNS diminta berkorban. Dana gaji 13 ditahan. Sedangkan di sisi lain dana layanan masyarakat tidak ada yang dikurangi. Padahal PNS juga masyarakat Kota Suraby yang punya keluarga dan kebutuhan, dan gaji 13 itu menjadi haknya," ucapnya.
Dengan begitu ia mendesak Pemkot dan Wali Kota Surabaya untuk segera mencairkan dana gaji 13 yang menjadi hak PNS. Sebab saat ini sudah terlambat selama tiga bulan. Dimana Kemendagri meminta agar pemda mencairkan dana gaji 13 sejak bulan juli 2018 lalu. (TribunJatim.com/fatimatuz zahroh)
