Puluhan Petani Mengadu Posko Proaktif ke Komnas HAM di Tulungagung

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Puluhan petani dari wilayah Tulungagung, Kediri dan Trenggalek mendatangi Pos Penerimaan Konsultasi dan Pengaduan Proaktif di Daerah, Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), di Tulungagung, Selasa (23/10/2018) sore.

Posko yang dibuka di Sekretariat Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, di Perum Permata Kota Blok D-11 Kelurahan Bago, Kecamatan tulungagung.

Para petani ini diterima langsung oleh Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Internal, Hairansyah.

Mereka mengadukan berbagai masalah pertanahan yang dialami para petani hutan ini.

Menurut Direktur Eksekutif PPLH Mangkubumi, Muhammad Ichwan, ada lebih dari 20 aduan dari para petani.

• Tim Advokasi Prabowo-Sandi di Jatim Belum Bisa Dampingi Kasus Ahmad Dhani, Begini Alasannya

“Kalau dari Tulungagung masalah lahan garapan. Tapi kalau yang dari Kediri dan Trenggalek masalah reforma agraria,” terang Ichwan pada TribunJatim.com.

Masalah umum yang dialami para petani ini adalah kriminalisasi. Sering kali mereka dianggap petani ilegal dan diusir dari lahan garapannya.

Bahkan hingga ada kasus penyerobotan tanah yang dilakukan aparat negara.

Selama ini para petani ini belum tidak tahu cara melaporkan masalahnya ke Komnas HAM.

“Pos konsultasi dan pengaduan Proaktif Komnas HAM ini benar-benar dimanfaatkan para petani,” tambah Ichwan pada TribunJatim.com.

Para petani yang datang berasal dari kelompok dampingan PPLH Mengkubumi.

Dari semua aduan dan pelaporan yang masuk, Komnas HAM minta untuk diperbaiki surat pelaporannya.

Perbaikan ini nantinya akan diberikan ke PPLH Mangbumi dan akan diserahkan ke Komnas HAM.

“Nanti perwakilan PPLH dan petani yang akan menyerahkan pelaporan resminya langsung ke Komnas HAM,” ujar Ichwan pada TribunJatim.com.

• Nana Mirdad Cerita Momen Suami Tak Bisa Makan Karena Gas Elpiji Habis: Cuma Senyum dan Nggak Rewel

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM RI Bidang Internal, Hairansyah, PPLH Mangkubumi telah dipilih menjadi jejaring Komnas HAM.

Nantinya masyarakat bisa mengadukan masalah yang dihadapi melalui PPLH Mangkubumi.

“PPLH akan kita jadikan jejaring untuk pengaduan yang ada di Tulungagung,” ujar Hairansyah. (David Yohanes/TribunJatim.com)