Pakde Karwo Beri Penjelasan Realisasi Belanja Daerah Tak Pernah Capai Target pada 5 Tahun Terakhir

Pakde Karwo Beri Penjelasan Realisasi Belanja Daerah Tak Pernah Capai Target Dalam Lima Tahun Terakhir

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Soekarwo, memberikan penjelasan belum tercapainya target realisasi belanja daerah Jawa Timur selama lima tahun terakhir kepemimpinannya. 

Menurut Soekarwo capaian penyerapan anggaran yang selalu berada di atas 90 persen saat ini merupakan yang salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Serapan 95 persen adalah yang paling logis di Indonesia saat ini. Sangat logis, justru kalau kelebihan (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan/Silpa) di atas 10 persen itu yang tidak logis," tegas pria yang karib disapa Pakde Karwo di Surabaya.

Jawa Timur memang menjadi salah satu provinsi dengan tingkat realisasi APBD cukup tinggi. Misalnya, apabila dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta.

• Manfaatkan Lahan Pasca Tambang untuk Trail Run, PT Semen Indonesia Raih Rekor MURI

Pada 2017, penyerapan DKI Jakarta hanya sebesar 83,83 persen. Dari total anggaran sebesar Rp71,89 triliun, penyerapan APBD 2017 hanya mencapai Rp51,82 triliun.

Pakde Karwo mengatakan jika belum tercapainya target realisasi pendapatan tersebut lantaran nilai lelang yang terkadang berada di bawah rencana anggaran.

"Kalau capaiannya masih di angka 94-95 persen itu bagus. Sebab, kalau ada nawar dengan lelang, kan jadi tidak pas dengan (rencana) lelangnya. Sementara, kalau ada yang rendah, kan harus diterima. Sehingga menjadi lebih (anggarannya)," kata Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim dua periode tersebut.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu yang mempertanyakan belum tercapainya target realisasi belanja daerah Jatim selama lima tahun terakhir.

• Belum Sempat Nikmati Hasil Curian, 5 Pencuri Puluhan Baterai Traffic Light di Lamongan Dibekuk

"Kegagalan pemerintah untuk mencapai target belanja tersebut patut dipertanyakan. Apakah hal tersebut terkait dengan faktor eksternal atau karena kurang matangnya perencanaan yang disusun oleh pemerintah?" kata Salimah Hadi, juru bicara Fraksi PKB.

Hal ini ia bacakan pada Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur Jatim 2014-2019, pada Sidang Paripurna di DPRD Jatim, Sabtu (10/11/2018).

"Hal ini penting untuk dipertanyakan karena realisasi belanja daerah sangat terkait dengan rencana pembangunan yang disusun sebelumnya, baik dalam dokumen RPJMD maupun RKPD," lanjutnya.

Memang, dalam lima tahun terakhir, target realisasi belanja Pemrov Jatim belum mencapai seratus persen. Misalnya, pada 2017 silam, realisasi belanja baru ada di angka Rp28,89 triliun dari target Rp30,93 triliun (93,39 persen).

• Begini Cara Urus KTP Tanpa Perlu ke RT/RW, Beda dengan Sebelumnya, Lebih Mudah!

Realisasi tersebut menurun dari realisasi di tahun sebelumnya. Di 2016, dari target sebesar Rp24,61 triliun, Pemrov Jatim berhasil merealisasikan Rp23,86 triliun (96,93 persen).

Sedangkan untuk 2018, realisasi belanja baru di angka 41,51 persen. Yakni, dari target Rp30,76 triliun, Pemrov Jatim baru merealisasikan belanja sebesar Rp12,78 triliun.

Meskipun serapan anggarannya belum mencapai 100 persen, tren pertumbuhan ekonomi di Jatim memiliki kencederungan di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Pada 2018 untuk semester 1 misalnya, pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 5,57 persen. Sementara, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia baru mencapai 5,06 persen.

• Tak Sadarkan Diri di Bebatuan, Pria Pekerja Galian Gondang Mojokerto Tewas dengan Lebam Bagian Dada

Realisasi Anggaran Pemrov Jatim:

Tahun 2014
Target: Rp20,96 triliun
Realisasi: Rp20,01 triliun (95,46 persen)

Tahun 2015:
Target: Rp24,36 triliun
Realisasi: Rp22,95 triliun (94,19)

Tahun 2016:
Target: Rp24,62 triliun
Realisasi: Rp23,86 triliun (96,93 persen)

Tahun 2017:
Target: Rp30,94 triliun
Realisasi: Rp28,89 triliun (93,39 persen)

Tahun 2018:
Target: Rp30,76 triliun
Realisasi: Rp12,77 triliun (41,51 persen sebelum akhir tahun)

• Banyak Pelaku Usaha Hiburan Tunggak Biaya Pajak, Pemkot Batu Segera Bantuk Tim Penertiban Pajak