Pemkab Jember Gandeng Ibu-ibu PKK Perangi Stunting

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan pada tumbuh kembang anak yang harus diatasi bersama.

Karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajak Satuan Gerak PKK mengatasi stunting.

Salah satu caranya, Pemkab Jember memberikan bekal pengetahuan kepada emak-emak yang tergabung di PKK.

Pembekalan tersebut tergabung dalam kegiatan Sosialisasi dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 2018 di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin (19/11/2018).

(Merangkak ke Papan Tengah, Persebaya Punya Kesempatan Ikut Piala AFC 2019, Ini Syaratnya)

(Risma Ultah ke 57, Wali Kota Surabaya yang Cepat Marah Dengan Segudang Prestasi, Inilah Kiprahnya)

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini yakni “Kita Gerakkan Keluarga dan Masyarakat Hidup Sehat Menuju Indonesia Sejahtera.”

Selain diikuti pengurus TP PKK kabupaten dan kecamatan, kegiatan ini diikuti camat dan sejumlah aparatur dari dinas terkait.

Bupati Jember Faida menjelaskan, pencanangan kesatuan gerak PKK KB-Kesehatan ini memiliki beberapa target.

“Di antaranya target program KB, target penurunan kematian bayi dan ibu melahirkan, masalah stunting dengan mengaktifkan posyandu dan dasa wisma,” kata bupati yang juga dokter ini.

Setelah mendapat bekal, peserta kegiatan akan turun langsung ke posyandu-posyandu untuk melihat kondisi Posyandu dan Dasa Wisma.

“Jangan sampai posyandu tidak aktif. Jangan sampai dasa wisma tidak aktif,” tegas Faida.

(Motornya Tabrak Truk yang Sedang Berhenti, Seorang Polisi di Kota Batu Terjepit Lalu Meninggal Dunia)

(Di bawah Ancaman, Jamal Khashoggi Dipaksa Kirim Pesan Khusus ke Anaknya Sebelum Dia Dibunuh)

Posyandu dan Dasa Wisma menjadi organ untuk menyukseskan gerakan keluarga dan masyarakat hidup sehat.

Salah satunya untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Jember.

Bupati Faida mengungkapkan, banyak orang menganggap stunting itu bukan sesuatu yang perlu diurus, banyak yang menganggap kekerdilan anak merupakan kelainan dalam proses kelahiran.

Padahal, balita alami stunting karena menghadapi masalah gizi dan masalah kesehatan lingkungan.

“Temukan balita stunting, kemudian deteksi keperluan-keperluan penyelesaian masalah, termasuk kondisi keluarga dan lingkungannya, karena masalah stunting bukan masalah gizi saja,” tegasnya.

Bupati mengungkapkan telah mengeluarkan peraturan bupati untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Jember.

Peraturan bupati itu mencakup dukungan APBD untuk asuransi kesehatan bagi keluarga miskin yang memiliki balita stunting.

“Seluruh keluarga yang mempunyai balita stunting di-cover (didukung, red) oleh asuransi kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember,” terang bupati.

(Motornya Tabrak Truk yang Sedang Berhenti, Seorang Polisi di Kota Batu Terjepit Lalu Meninggal Dunia)

(Risma Ultah ke 57, Wali Kota Surabaya yang Cepat Marah Dengan Segudang Prestasi, Inilah Kiprahnya)

Selain itu, ada upaya peningkatan akses terhadap air bersih bagi keluarga miskin, bahkan untuk mereka yang berada di pelosok.

Program yang dijalankan yaitu satu rumah satu saluran PDAM, yang gratis karena dibiayai dari APBD.

Dari peraturan tersebut juga dilakukan upaya pendataan balita stunting yang belum terdata pada tahun 2018, dan penanganannya oleh pihak-pihak terkait.

Melalui perbup tersebut, pemerintah juga berupaya untuk mendorong masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak lagi buang air besar (BAB) sembarangan.

“Untuk itu, MCK-MCK untuk keluarga maupun komunal kita tingkatkan, supaya masing-masing bisa menghentikan BAB sembarangan,” pungkasnya.

Reporter: TRIBUNJATIM NETWORK/Sri Wahyunik

(Merangkak ke Papan Tengah, Persebaya Punya Kesempatan Ikut Piala AFC 2019, Ini Syaratnya)

(Kejaksaan Negeri Kota Malang Dapat Kepala Seksi Pidana Khusus Baru)