Protes Pungutan, Pegiat Gelar Poster di Depan SMAN 2 Kota Kediri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Belasan pegiat LSM unjuk rasa memprotes dana pungutan di SMAN 2 Kota Kediri. Protes dilakukan dengan menggelar poster di depan pagar sekolah dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jatim di Kediri, Rabu (19/12/2018).

Dari penjelasan sejumlah wali murid, pungutan untuk kelas 11 mencapai Rp 1.250.000, sedangkan pungutan untuk kelas 10 Rp 1.350.000. Dana pungutan itu rencananya untuk membangun lahan parkir dan masjid dengan nilai mencapai Rp 900 juta.

Salah satu wali murid memperlihatkan surat edaran amal jariyah renovasi masjid dengan anggaran Rp 400 juta. Dari nilai tersebut biaya yang ditanggung paguyuban angkatan 20 setiap siswa dikenakan Rp 250.000.

Surat edaran ditandatangani ketua paguyuban angkatan 20 Sugianto, ketua komite Kombes Pol dr Prima Heru dan Kasek SMAN 2 Roziq,SPd.

Tomy, korlap aksi demo mengemukakan, tarikan dana yang dibebankan kepada wali murid untuk membuat tempat parkir dan renovasi masjid sangat memberatkan.

"Sebaiknya biaya untuk renovasi masjid tidak dipaksakan. Lebih baik renovasi masjid diserahkan kepada alumni," ungkapnya kepada TribunJatim.com.

Apalagi alumni SMAN 2 Kota Kediri banyak yang sukses dan berhasil serta menjadi pejabat.

"Kalau pungutan itu dibebankan kepada masyarakat sangat memberatkan," ungkapnya kepada TribunJatim.com.

• Bursa Transfer Liga 1 2019 - Inilah Sosok Pelatih Arema FC Idaman Aremania di Musim Depan

• Mengintip Musala di Rumah Mewah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Dibangun Sederhana Samping Kolam

• Ole Gunnar Solskjaer Resmi Ditunjuk Manchester United Jadi Pelatih Sementara Pengganti Jose Mourinho

Tomy juga mendesak kejaksaan dan polisi untuk mengusut maraknya pungutan sekolah. Karena tidak dibenarkan melakukan tarikan dan pungutan yang diperuntukkan bukan untuk kegiatan belajar mengajar.

Apalagi Gubernur Jatim terpilih telah mengalokasikan anggaran untuk SPP untuk siswa SMAN dan SMKN di Jatim. Malahan Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi SPP.

Agus Tofla, salah satu alumni SMAN 2 juga menyesalkan maraknya pungutan yang dilakukan pihak sekolah dan komite.

"Kami ingin mengembalikan marwah SMAN 2 jangan mengurus pungutan tapi majukanlah pendidikan," tandasnya kepada TribunJatim.com.

Sementara Trisilo, Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kediri menjelaskan, bakal melakukan rapat dengan komite sekolah dan kepala sekolah untuk membatalkan atau menunda terkait sumbangan pembangunan masjid.

"Saya perintahkan bahwa tidak boleh ada unsur paksaan kepada orang tua wali murid apabila tidak mempunyai kemampuan membayar," jelasnya.

Bagi orang tua siswa yang tidak mampu disertai surat keterangan dari kelurahan wajib tidak boleh ditarik.

Dengan adanya Permendikbud No 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pada dasarnya komite sekolah diperkenankan untuk membantu meningkatkan pendidikan di sekolah. (dim/TribunJatim.com)