Merasa Tidak Didengar Tri Rismaharini, Warga Bulak Banteng Bandarejo Ancam Lapor ke Jokowi

Polemik masalah tanah di RW 3 Bulak Banteng Bandarejo Kelurahan Bulak Banteng Kenjeran di RT 1, 2, 3 hingga saat ini belum ada titik temu

Merasa Tidak Didengar Tri Rismaharini, Warga Bulak Banteng Bandarejo Ancam Lapor ke Jokowi
SURYA/FATIMATUZ ZAHROH
Ratusan warga Bulak Banteng Bandarejo kembali melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD kota Surabaya, Jumat (11/1/2019) 

Namun Lantamal V ingin merelokasi Kampung kami mereka menggunakan dalih surat kepemilikan berupa garis sempadan dan juga berkas lainnya.

Padahal berkas tersebut sudah dinyatakan tidak valid oleh akademisi Surabaya. Warga juga sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1932.

Namun apa yang dikeluhkan warga dan kondisi yang sudah ada pada warga tidak dipedulikan oleh Lantamal V dan mereka berupaya untuk tetap merelokasi perkampungan warga.

Kesaksikan Maia Estianty Lihat Ribuan Belalang Tak Lazim di Masjidil Haram: Di mana-Mana Ada

Kronologi Lengkap Siswi Buang Bayi di Toilet Puskesmas, Nyalakan Kran Air Kencang Agar Tak Ketahuan

"Kami diintimidasi, material masuk ke kampung kami saja tidak boleh, PJU tidak boleh masuk, dan pecah PBB juga tidak bisa apalagi membuat Sertifikat. Ini sudah melanggar hak asasi manusia dan kami sebagai penduduk warga Indonesia," ulasnya.

Dalam waktu dekat jika tidak ada tanggapan dari pemerintah kota Surabaya dan upaya mediasi yang jelas sehingga membolehkan warga tetap tinggal di kampung tersebut oleh Walikota Surabaya, maka warga Bulak Banteng bandarejo bersikeras akan wadul permasalahan ini ke Presiden Joko Widodo di Jakarta.

"Kami akan ke Jakarta jika masalah ini tidak selesai di Surabaya. Kami semua warga Surabaya tapi kalau Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa menyelesaikan masalah kami maka kami akan ke presiden dan membawa ini ke Jakarta," tegasnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh warga RT 1 RW 3 Aris Siswanto. Ia mengatakan bahwa ia dan keluarganya sudah tinggal puluhan tahun yang lalu di Bulak Banteng Bandarejo.

Namun sejak tahun 2007 pihak Lantamal 5 mulai melakukan gerilya untuk mulai merelokasi Kampung tersebut padahal warga selama bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan masalah

"Kami ingin agar pemerintah kota memberikan perhatian kepada kami keluarga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak ingin digusur apalagi Lantamal V tidak memiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanah," ucapnya.

Hari inj mereka para warga yang melakukan aksi demonstrasi di DPRD di Surabaya diterima oleh komisi A bidang hukum pemerintahan dan juga ketua DPRD kota Surabaya Armuji.

Halaman
123
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved