Jabatan Wali Kota Blitar Kosong, Proses Mutasi dan Promosi Jabatan Pemkot Macet

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkot Blitar sampai sekarang macet.

Persoalannya, jabatan wali kota Blitar sampai sekarang masih kosong.

Saat ini, jabatan wali kota Blitar diisi pelaksana tugas (Plt).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Suyoto mengatakan, ada beberapa jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan asisten di lingkungan Pemkot Blitar yang kosong.

• Kekurangan 3.909 Lembar Surat Suara Pemilu 2019, KPU Kota Blitar Tunggu Kiriman dari Pusat

Jabatan yang kosong, yaitu, kepala Dispendukcapil, kepala satpol PP, dan asisten administrasi umum dan pembangunan.

Untuk jabatan kepala Dispendukcapil dan kepala satpol PP sudah kosong hampir dua tahun ini.

Saat ini, jabatan kepala Dispendukcapil dan kepala satpol PP diisi oleh pelaksana tugas.

"Seharusnya sudah dilakukan pengisian, tapi karena posisi jabatan wali kota masih belum definitif akhirnya prosesnya mandek," kata Suyoto, Senin (18/3/2019).

• Tanggal Peresmian Jembatan Brawijaya akan Sama dengan Jembatan Lama Kota Kediri

Dikatakannya, pengisian kepala OPD dan penataan pejabat eselon dua sebenarnya bisa dilakukan meski jabatan wali kota dipegang pelaksana tugas.

Hanya saja, prosesnya lumayan panjang.

Pemkot Blitar harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

• Pedagang Burung di Pasar Hewan Dimoro Ditargetkan Pindah sebelum Hari Jadi Kota Blitar

Selain itu, Pemkot Blitar juga harus mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk penataan pejabat eselon dua.

Setelah mendapat rekomendasi dari dua lembaga itu, Pemkot Blitar harus mendapatkan izin pelantikan pejabat eselon dua.

"Kalau untuk pengisian kepala Dispendukcapil juga harus ada rekomendasi dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri," ujar Suyoto.

Dikatakannya, saat ini, Pemkot Blitar sudah mengusulkan penataan pejabat eselon dua ke Kemendagri dan KASN.

• Pemkot Blitar Alokasikan Anggaran Rp 1 Miliar untuk Seragam Baru Petugas Linmas

Sampai sekarang, Pemkot Blitar masih menunggu rekomendasi dari Kemendagri dan KASN.

"Kami berharap rekomendasinya cepat keluar. Karena penataan pejabat eselon dua harus segera dilaksanakan agar fungsi OPD bisa maksimal. Apalagi ada beberapa pejabat eselon dua yang memasuki masa pensiun tahun," kata Suyoto.

Seperti diketahui, pasca kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Blitar nonaktif, M Samanhudi Anwar oleh KPK pada awal Juni 2018 lalu, sampai sekarang jabatan wali kota Blitar kosong.

Jabatan wali kota Blitar saat ini dipegang oleh pelaksana tugas. (Surya/Samsul Hadi)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com: