Lewat Facebook, Jokowi Jaring Usulan Warga Kota Soal Mana di Luar yang Layak Jadi Ibu Kota

TRIBUNJATIM.COM - Telah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo terkait rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.

Keputusan tersebut telah diambil Joko Widodo di tengah rapat terbatas yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Pemindahan ibu kota ini ternyata bukan tanpa alasan, tetapi untuk kepentingan administratif.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menuturkan, bahwa sebelumnya ada 3 alternatif yang diusulkan kepada Presiden Joko Widodo tentang perencanaan pemindahan ibu kota negara.

Pertama adalah tetap memilih Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Hanya saja, daerah seputar Istana Presiden dan Monas dikhususkan untuk kantor-kantor pemerintahan dan lembaga negara.

Dengan demikian, agar tercipta efisiensi dalam tugas koordinasi pemerintah maka dibuatlah seluruh kawasan pemerintah berada dalam satu tempat.

Kemudian, alternatif kedua adalah tetap memindahkan ibu kota negara dari Jakarta dengan jarak yang tidak terlampau jauh. Boleh dikatakan, sekiranya 50-70 km dari Jakarta.

Sementara, untuk alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa, khusunya mengarah ke kawasan timur Indonesia.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," katanya.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh Joko Widodo yaitu dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.

Sehingga diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi nantinya boleh merata di setiap wilayah.

Namun, pemerintah belum memutuskan daerah mana saja yang akan dipilih menjadi ibu kota yang baru.

Bambang menuturkan, masih dibutuhkan pembahasan yang panjang terkait pemindahan ibu kota dan memutuskan lokasi ibu kota yang baru.

"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata dia.

Terkait dengan pemindaghan Ibu Kota Jakarta ke luar Pulau Jawa, maka Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa (30/4/2019), menanyakan kepada netizen sebaiknya Ibu Kota Republik Indonesia dipindahkan ke mana melalui akun Facebook Presiden Joko Widodo.

“Selamat pagi. DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu?

Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain.

Di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.

Kemarin di Kantor Presiden, saya menggelar rapat soal pemindahan ibu kota negara. Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju.

Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya?” tulis Joko Widodo dalam caption Facebooknya.

• UPDATE Real Count KPU Pilpres 2019: Hampir 60%, Jokowi vs Prabowo Selisih 10 Juta Suara Lebih

• Jokowi Putuskan Pemindahan Ibu Kota, Anies Baswedan Sebut Presiden Setuju Jakarta Tetap Dibangun

Bila anda termasuk warga Negara Indonesia, alangkah baiknya bila menyampaikan tanggapan ke dalam Facebook Presiden Joko Widodo. Sekiranya, usulan anda nantinya boleh menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia.

 Disamping itu, Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Jokowi soal pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia menjawab keinginan lama yang telah ada sejak era Presiden Soekarno.

Melihat beban Jakarta yang semakin berat dalam menjalankan fungsinya yaitu, sebagai kota pemerintahan dan pusat niaga.

"Sebuah keinginan lama melihat crowded-nya Jakarta sebagai ibu kota. Karena memegang dua fungsi yakni kota pemerintahan dan pusat niaga. Sehingga yang terjadi beban Jakarta sangat berat. Macet jadi sangat akut di Jakarta. Banjir pun begitu," ujar Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com, Senin (29/4/2019).

Menurut Achmad Baidowi, keputusan pemindahan ibu kota pemerintahan harus dijalani bersamaan dengan kajian mendalam.

Dan yang paling penting adalah penyiapan rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Agar tidak mengulang kesalahan Jakarta. Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, transportasi, serta aspek keamanan," terang Achmad Baidowi.

Pun Achmad Baidowi menambahkan, jangan sampai pemindahan ibu kota negara ini malah melahirkan masalah baru mulai dari macet, banjir hingga kriminalitas.

Namun, Achmad Baidowi menyakini bahwa pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa akan berhasil seperti yang sudah dilakukan di negara-negara lain di dunia.

"Negara-negara di dunia juga banyak yang melakukan pemindahan ibu kota dan berhasil," ucapnya.
Pemindahan Ibu Kota Negara ini diperkirakan pemerintah akan menelan biaya hingga Rp 323 triliun hingga Rp 466 trliun.

Dikabarkan anggaran tersebut untuk biaya pembelian lahan dan pembangunan infrastrukturnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menerangkan anggaran tersebut muncul atas pertimbangan dua skenario.

Skenario pertama adalah pemindahan ibu kota dengan mengikutsertakan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebutuhan lahan sebesar 40.000 hektare (ha).

"Skenario satu diperkirakan akan membutuhkan biaya Rp 466 triliun atau US$ 33 miliar," ujarnya saat rapat di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

Dengan demikian, pemerintah seharusnya menyediakan dana sekiranya dengan jumlah Rp 250 triliun. Sementara porsi swasta untuk pembiayaan tersebut sejumlah Rp 215 triliun.

Untuk diketahui, pada skenario kedua yaitu membutuhkan lahan yang lebih kecil sebesar 30.000 hektare (ha).

Dalam skenario kedua ini tidak seluruh ASN turut pindah ke ibu kota yang baru.

"Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau US$ 23 miliar," terang Bambang.

Sehingga kebutuhan biaya tersebut dilihat dari pelaksanaan di sejumlah negara.

Perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ini hampir mirip dengan Korea Selatan yang memindahkan pusat pemerintahan dari Seoul ke Sejong dengan biaya US$ 22 miliar.

Ibu kota Korea Selatan itu merancang untuk 500.000 orang dan tentu biayanya lebih murah.

Sedangkan, Brasil sebelumnya melakukan pemindahan ibu kota pada tahun 1955 dan mengeluarkan biaya mencapai US$ 8,1 miliar dengan rencana penduduk 500.000 orang.

Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Soal Lokasi Ibu Kota Baru di Luar Jawa, Presiden Jokowi Justru Tanya ke Masyarakat Via Medsos

• VIRAL Kaki Palsu Pengemis Dibongkar Anggota TNI, Kepergok Caranya Menyembunyikan, Lihat Endingnya!

• Tingkah Anak-anak Sule Dengar Ayahnya Beri Julukan Khusus untuk Naomi Zaskia, Karyawan Ikut Heboh!