FAKTA Kondisi Tahura Bukit Soeharto Calon Ibu Kota Baru, Sudah Tak Maksimal dari Sisi Ekologis
Bilamana Tahura Bukit Soeharto dipilih sebagai lokasi pemindahan ibu kota Indonesia, alangkah baiknya bila nanti dijadikan perumahan
Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Arie Noer Rachmawati
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM - Sejauh ini pelaku usaha tambang batubara di sekitar Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto memiliki banyak pandangan terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke hutan konservasi seluas 67 ribu hektar tersebut.
Direktur PT Bintang Alam Rezeki, kontraktor tambang batubara mengakui rencana pemindahan ibu kota negara tidak terlalu berdampak bagi usahanya.
Meskipun wilayah operasionalnya berada di Kelurahan Bentuas, Palaran yang jaraknya sekitar 20 km dari Tahura Bukit Soeharto.
• Jokowi Kunjungi Dua Calon Ibu Kota, Bukit Soeharto dan Palangkaraya, Calon Mana Pilihan Presiden?
Tampaknya lahan seluas 169 hektare yang sudah mereka gali akan segera ditutup dan menjalani tahap reklamasi meskipun sudah beroperasi selama 10 tahun sejak 2009.
Sehingga lahan yang mereka pulihkan menjadi milik warga dan menggunakan sistem bagi hasil dan menyewa ke negara untuk dikembalikan.
"Paling, reklamasi lahan yang dibebaskan bisa dikerjasamakan atau diambilalih pemerintah," katanya, Jumat (17/5/2019).
Terlebih lagi bila lokasi ibu kota baru nantinya yaitu di Tahura maka diperdiksi akan lebih mudah dan potensial direklamasi dan dikerjakan.
Semisal menjadi perumahan pasalnya lahan tersebut merupakan lahan eks tambang.
Ia pun mendukung rencana pemindahan ibu kota bila pengembangan permukiman ibu kota menyebar ke lahan yang dibuka dan rata.
Sedangkan, Peneliti Fakultas Kehiutanan (Fahutan) Universitas Mulawarman Samarinda, Dr Rustam Fahmy S.Hut M.Hut menjelaskan bahwa terdapat banyak kerusakan yang timbul akibat aktivitas pertambangan.
Rustam menegaskan ada beberapa instansi pemerintahan yang membawahi Tahura Bukit Soeharto dalam menjaga dan mengawasi kelestarian alam pada hutan ini.
Hanya saja keamanan yang diupayakan oleh instansi tidak sejalan dengan kenyataan yang yang ada yatu kerusakan di dalam hutan raya ini.
Ditambah lagi bila menyinggung soal pemukiman di sekitar Tahura, maka gangguan sulit ditahan oleh pihak manapun yang mengatasnamakan negara, sejenis BKSDA, Dinas Kehutanan dan instansi pemerintahan lainnya.
Adapula masalah perambahan hutan untuk pembangunan area perdagangan di sepanjang Tahura.
Belum lagi eksploitasi batubara yang dilakukan di Tahura kini tengah menjadi permasalahan yang harus dihadapi bersama.
