Pilpres 2019

Partai Golkar Siapkan 50 Kuasa Hukum Tangani Gugatan di MK, Ada Pula Sengketa Internal dari Surabaya

PHPU juga disediakan bagi peserta Pileg 2019, sehingga Partai Golkar tak mau ketinggalan mengajukan gugatan sengketa pemilu.

Partai Golkar Siapkan 50 Kuasa Hukum Tangani Gugatan di MK, Ada Pula Sengketa Internal dari Surabaya
Tribunnews.com
Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Golkar Adies Kadir 

TRIBUNJATIM.COM - Perselisihan Hasil Pemilu Umum atau PHPU tak hanya berlaku untuk para peserta Pilpres 2019, namun peserta Pileg pun dibolehkan mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu.

Seperti yang dilakukan Partai Golkar yang sejauh ini sudah menyiapkan kuasa hukum untuk mengawal gugatan yang sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dari puluhan yang diajukan, salah satunya dari Surabaya terkait sengketa internal perolehan suara Caleg DPRD Kota Surabaya.

Pesan Soeharto via Benny Moerdani ke Dubes di Malaysia Saat Golkar Kalah, Sampai Disuruh Bersarung

Adies Kadir selaku Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Golkar menyampaikan terdapat puluhan sengketa diajukan Partai Golkar ke Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu sengketa internal sebanyak 26 gugatan.

Adapun sengketa eksternal dari Jatim sebanyak 29 gugatan diantaranya 3 kabupaten yakni Jombang, Pamekasan, Sampang dan sengketa internal hanya 1 caleg dari Dapil IV Surabaya.

"Gugatan itu sudah dimasukkan ke MK, tinggal menunggu perbaikan dari MK terkait materi gugatan, dan ini akan menjadi penentu gugatan yang bisa dilanjutkan ke persidangan atau tidak," kata politisi yang juga menjabat ketua hukum dan HAM DPP partai Golkar ini, Kamis (30/5/2019).

Eggi Sudjana Curhat ke Fadli Zon Hingga Cabut Gugatan Praperadilan, Eggi Curhat Apa ke Fadli?

Sekretaris fraksi Golkar DPR, Adies Kadir ini juga menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan 50 kuasa hukum yang terdiri dari tim Bakumham (Bantuan Hukum dan HAM) DPP Partai Golkar dan pengacara pribadi caleg-caleg yang mengajukan sengketa baik internal dan eksternal.

"Untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi harus ada persetujuan dari DPP Partai Golkar dalam hal ini ketum dan sekjen, itu khusus untuk sengketa internal. Sedangkan terkait sengketa eksternal juga harus ada surat kuasa dari ketum dan sekjen dan untuk mendapatkan itu harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah partai," kata Adies yang duduk di Komisi III DPR RI ini

Dilansir dari Kompas.com, Mahkamah Konstitusi siap sedia menerima segala bentuk permohonan (PHPU) dari para peserta pemilu 2019 sejak Selasa (21/5/2019). Mahkamah Konstitusi pun sudah menyediakan 10 meja masing-masing 8 untuk pengajuan perkara dan 2 untuk konsultasi.

"Ada 2 meja untuk pelayanan konsultasi kemudian 8 meja untuk permohonan pengajuan perkara, di antaranya ada PHPU Pilpres, DPRD, DPD, dan DPR," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Prabowo Telepon dari Luar Negeri, Luhut Binsar Singgung Situasi Politik: Jangan Ada Ramai-ramai Lagi

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menjelaskan bahwa proses permohonan perkaran PHPU berlangsung 24 jam dan batas akhirnya pada Jumat (24/5/2019) pukul 01.46 WIB sesuai dengan penetapan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu 2019 yang digelar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019) dini hari.

"Ini prosesnya 24 jam, makannya kita menggunakan sistem kerja shift sampai pagi. Kemungkinan batas akhirnya Jumat dini hari jam 1-an," papar dia.

Bahkan sebelumnya Ketua KPU, Arief Budiman sempat mengatakan bahwa KPU memberikan kesempatan bagi peserta Pemilu 2019 untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusional bila merasa tidak puas dengan hasil penghitungan KPU RI.

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Adies Kadir: Partai Golkar Siapkan 50 Kuasa Hukum Kawal Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved