SPP Gratis SMA SMK di Jatim Mudahkan Perencanaan Kegiatan Sekolah, Pengamat: Kualitas Jangan Turun

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Rencana subdisi SPP sesuai dengan jumlah siswa dari Pemprov Jatim untuk SMA-SMK memudahkan sekolah membuat perencanaan kegiatan sekolah.

Hal itu disampaikan Sasongko, Wakil Kepala SMAN 8 Kota Malang pada wartawan, Senin (10/6/2019).

"Pada bulan-bulan tertentu kadang sedikit (wali murid) yang membayar meski aturannya (wajib) membayar setiap bulan," jelas dia.

Pada bulan tertentu banyak yang bayar karena ujian.

(Gubernur Khofifah: SPP SMA SMK Jatim Juli Depan Gratis, Sekolah Swasta Bisa Dapat Surplus Subsidi)

"Dengan bantuan pemprov, maka pemasukan pasti," kata dia.

Namun ia belum mengetahui apakah selain subsid SPP dari pemprov jatim, apakah masih diperbolehkan ada peran serta masyarakat untuk membantu sekolah.

Selama ini, SPP untuk SMAN Kota Malang Rp 200.000 termasuk bantuan dari masyarakat.

Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, SPP tiap kota/kabupaten di Jatim ditetapkan Gubernur Jatim berbeda.

Besaran SPP SMA dengan SMK juga beda. Dikatakan, adanya bantuan atau peran serta masyarakat bisa membantu mengembangkan sekolah.

Sedang dari SPP bisa untuk operasional harian sekolah.

Pada tahun lalu, SMAN 8 lewat komite sekolah mengundang walimurid baru mengenai program sekolah. Tapi tahun ini belum bisa dipastikan karena hanya membahas SPP gratis.

(Pemkot Surabaya Siap Terima Alih Kelola SMA/SMK dari Pemprov Jatim, Risma: Yang Gratis Tak Hanya SPP)

Mistaram, pengamat pendidikan Kota Malang menyatakan soal SPP gratis memang kebijakan Gubernur Jatim meski biayanya sangat besar.

Namun perlu diantisipasi juga agar tidak ada penurunan kualitas sekolah.

"SPP boleh gratis tapi pada bidang-bidang tertentu perlu partisipasi masyarakat. Perlu diberikan porsi," kata dia.

Ia menyatakan pernah studi di daerah ada sekolah favorit yang SPPnya digratiskan, justru mengalami penurunan kualitas.