Pilpres 2019

4 Poin dari Sidang Sengketa Pilpres 2019, Singgung Soal Cuti hingga Hakim Kembali Tegur BW

Berikut beberapa poin dari sidang sengketa Pilpres 2019 sesi pertama pada Jumat (21/6/2019).

Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) menghadiri sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). 

Teguran tersebut bermula ketika saksi yang diajukan Tim Hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, Chandra Irawan memberikan kesaksiannya.

Di sela-sela Chandra Irawan memberikan kesaksian, seorang hakim menegur Bambang Widjojanto yang terlihat berpindah-pindah tempat duduk.

Bambang Widjojanto yang biasa duduk di deretan terdepan, sempat berpindah ke bagian belakang.

Karena melihat kejadian tersebut, Hakim Saldi Isra menegur Bambang Widjojanto.

Saldi Isra meminta Bambang Widjojanto untuk duduk di bagian belakang agar bisa berkoordinasi dengan timnya.

"Pak Bambang, supaya Bapak tidak pindah-pindah, mungkin pindah ke belakang saja kalau mau koordinasi, suruh yang lain ke depan," tegur Saldi Isra.

"Jadi ada yang berdiri di dalam sidang kan tidak baik," imbuhnya.

Bambang Widjojanto pun akhirnya memilih duduk di barisan belakang setelah Hakim Manahan Sitompul ikut berkomentar. 

Profil Arief Hidayat, Hakim MK yang Tegas & Usir Bambang Widjojanto di Sidang Sengketa Pilpres 2019

2. Tim Hukum Jokowi Sebut Permohonan 02 Terlalu Panjang

Anggota tim hukum Jokowi-Ma'ruf, I Wayan Sudirta menilai permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi yang terlalu panjang lebar justru membuatnya mudah dibantah.

Wayan mengatakan, saksi dan ahli yang akan dibawa pihaknya dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 akan menjawab isi gugatan Prabowo-Sandiaga.

"Secara umum lagi, saksi dan ahli akan membantah. Kalau bahasa awamnya akan meluluhlantahkkan permohonan pemohon yang panjang lebar itu," ujar Wayan di Gedung MK.

Wayan mengatakan, sebenarnya gugatan yang ringkas jauh lebih baik dari gugatan yang panjang lebar.

Sebab, pemohon harus membuktikan semakin banyak tuduhan jika isi gugatannya terlalu banyak.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved