Kepala Kesyahbandaran Berharap Kedepannya Pemerintah Tidak Intervensi Dalam Program Tol Laut

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya mengatakan bahwa sistem logistik atau transportasi laut itu tidak bisa dilepaskan dengan komoditas.

Sebagai kepulauan tentu masing-masing titik di indonesia itu punya kebutuhan dan hasil.

"Memang harus dirangkai sehingga terjadi suatu frekuensi yang tepat, antara pengusaha dengan komoditas tertentu. Bila tidak dirangkai tidak akan terjadi. Tol laut jalan sendiri itu akan sulit," ujarnya, Sabtu, (29/6/2019).

Sementara itu, Dwi Budi Sutrisno Kepala Kesyahbandaran menjelaskan bahwa program tol laut memang ditujukan untuk menemukan disparitas harga.

"Dalam perjalanannya ada beberapa yang mungkin perlu ditingkatkan. Kalau dulu ada misalkan mensubsidi seluruh biaya operasi dan kapal. Tapi sekarang bisa saja melakukan titik kontainer pelayanan tinggal bayar berapa. Jadi tidak seluruh kapal, tapi kita biayai kita subsidi itu salah satu contoh terobosan," terangnya kepada Tribunjatim.com.

Oleh karenanya, Dwi berharap kedepannya dalam lima hingga 10 tahun sudah tidak ada lagi intervensi pemerintah dalam program tol laut.

• Bambang Haryo Minta Pemerintah Harus Kontrol Penuh Program Tol Laut, Ini Mekanismenya

• Tri Rismaharini Membaik, Tulis Surat Untuk yang Mendoakan, Khawatirkan Anak Yatim dan Laporan Camat

• Putri Gubernur Khofifah Menikah, 2000 Muslimat Se Indonesia Hingga Hong Kong dan Arab Antre ke Kuade

Swasta yang akan mengambil alih. Oleh sebab itu yang penting adalah komoditas yang diangkut dari timur dan barat sebaliknya itu sehingga terus meningkat.

"Na,  ini bagaimana kita berupaya ada potensi dari timur ke barat misalkan ada masalah ikan misalnya kan perlu terobosan dimana ada keseimbangan dari arah timur ke barat, kita perlu sinergi berupaya menciptakan suatu kapal dengan suatu packing tertentu supaya ada keseimbangan transportasi," jelasnya.

Meski sudah di mulai suatu upaya itu, Pihaknya mengakui bahawa ada beberapa aturan yang menghambat.

"Hal terkait dengan aturan yang memang perlu kita sinergikan dengan kementerian. Kalau tidak apapun ceritanya akan kena subsidi terus dan akan memberatkan pemerintah," tandasnya.