Banyak Proyek Batal Dikerjakan, Silpa APBD Kota Blitar 2018 Naik Rp 82 Miliar, DPRD Bereaksi

DPRD Kota Blitar menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Blitar dalam menyerap anggaran tidak maksimal.

Banyak Proyek Batal Dikerjakan, Silpa APBD Kota Blitar 2018 Naik Rp 82 Miliar, DPRD Bereaksi
SURYA/SAMSUL HADI
Plt Wali Kota Blitar, Santoso menyaksikan proses pengambilan sumpah/janji pelantikan Ketua DPRD Kota Blitar, Said Novandi, Kamis (14/3/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - DPRD Kota Blitar menilai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Blitar dalam menyerap anggaran tidak maksimal.

Hal ini terlihat dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Kota Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam rapat paripurna pandangan fraksi pertanggungjawaban APBD Kota Blitar 2018, Senin (1/7/2019), menyebutkan silpa APBD 2018 mencapai Rp 211 miliar. Angka silpa itu naik sekitar Rp 82 miliar dibandingkan pada 2017. Silpa APBD Kota Blitar 2017 sebanyak Rp 129 miliar.

"Dalam rapat paripurna ini, secara umum, semua fraksi menyoroti tingginya silpa APBD Kota Blitar. Tiap tahun angka silpa terus naik," kata Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto kepada Tribunjatim.com.

Semua fraksi di DPRD Kota Blitar merekomendasi agar Pemkot Blitar melakukan percepatan pemanfaatan silpa. Pemkot Blitar harus segera mengalihkan dana silpa untuk program-program lain.

"Pemanfaatan dana silpa bisa segera dibahan saat perubahan APBD 2018 ini," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

DPRD menganggap penyebab tingginya silpa 2018 antara lain, capaian kinerja dan keuangan pada pelaksanaan APBD 2018 belum sesuai sasaran dan target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pengelolaan APBD belum sepenuhnya mampu mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Faktanya, belanja OPD hanya terealisasi sebesar Rp 811 miliar atau sekitar 83,42 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 972 miliar. Ada aelisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 161 miliar yang tidak terserap.

Persebaya Vs Persela, Ditinggal Aji Santoso, Ragil Berharap Semangat Penggawa Persela Tak Kendur

Lurah Kolpajung Didemo Warganya, Diduga Jual Tanah Percaton & Diminta Segera Keluar dari Kelurahan

Arumi Bachsin dan Putri Cantiknya Curi Perhatian dalam Harganas Jatim

"Silpa ini kebanyakan berasal dari program pembangunan yang batal dikerjakan karena gagal lelang," kata politikus PKB itu.

Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan Pemkot Blitar segera menjalankan rekomendasi dari dewan untuk pemanfaatan dana silpa.

Dana silpa itu akan dipakai untuk menuntaskan program pembangunan infrastruktur di Kota Blitar. Misalnya, untuk pembangunan pasar dan gedung sekolah.

Menurutnya, saat ini, OPD memang sangat hati-hati dalam menjalankan program pembangunan. Khususnya, pada saat lelang pekerjaan, semua OPD memang harus selektif. Semua dokumen administrasi harus benar-benar lengkap sebelum proses lelang dilaksanakan.

Selain itu, kata Santoso, adanya perubahan aturan membuat beberapa OPD harus menunda proses lelang pekerjaan. OPD harus melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan yang baru.

"Karena terbentur aturan baru, sejumlah proyek pada 2018 akhirnya batal lelang. Kami memang hati-hati soal itu agar tidak menimbulkan masalah hukum," kata Santoso kepada Tribunjatim.com.

Sejumlah proyek yang gagal dikerjakan karena batal lelang pada 2018, yaitu, pembangunan jaringan fiber optik, pembangunan lanjutan gedung baru SMPN 3, pembangunan lanjutan gedung kesenian, dan pembangunan sejumlah taman di eks lahan kelurahan. (sha/Tribunjatim.com)

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved