Mahasiswa PMII Unisla Ngluruk ke Pemkab Lamongan, Minta Permendikbud Terkait Zonasi PPDB Dicabut

Mahasiswa PMII Unisla Ngluruk ke Pemkab Lamongan, Minta Permendikbud Terkait Zonasi PPDB Dicabut.

Mahasiswa PMII Unisla Ngluruk ke Pemkab Lamongan, Minta Permendikbud Terkait Zonasi PPDB Dicabut
SURYA/HANIF MANSHURI
Perwakilan dinas terkait menemui massa PMII yang menyoal aturan zonasi penerimaan siswa, Kamis (4/7/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Lamongan (Unisla) Lamongan Jawa Timur melakukan aksi demo mengusik kebijakan Permendikbud terkait zonasi penerimaan siswa, Kamis (4/7/2019).

Massa pengurus komisariat PMII Unisla beraksi ke Kantor Pemkab Lamongan menyuarakan penolakan dan tuntutannya terhadap Permendikbud nomor 51 Tahun 2018.

KPU Lamongan Tunda Penetapan Perolehan Kursi Hari ini, Penyebabnya ini

Ekskavasi Tahap Ketiga Situs Candi Patakan di Kecamatan Sambeng Lamongan Akhirnya Dilanjutkan

Guru SD dari Lamongan Ini Cabuli 30 Siswanya, Garap Korban di Ruang Kelas & Perpustakaan

Massa berorasi bergantian hampir satu jam di depan Kantor Pemkab sebelum akhirnya ditemui perwakilan dinas terkait yakni Dindik Lamongan didampingi Kepala Kesbangpol dan Kepala Satpol PP.

Ketua Komisariat PMII Unisla, Zainal Abidin di depan Sekretaris Dindik, Shodiqin yang menemui massa menyatakan, kebijakan zonasi dinilai merugikan pendidikan bagi siswa yang hendak melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA sederajat.

Seharusnya kata Zainal, kriteria penerimaan siswa baru berdasarkan jarak rumah dengan sekolah tidak dijadikan sebagai ukuran.

Pemerintah saatnya mengembalikan pada sistem sebelumnya, yang selama ini sudah berjalan baik.

"Kami juga menuntut kepada seluruh kepala daerah, khususnya Bupati Lamongan, Fadeli untuk menolak kebijakan zonasi," tandas Zainal.

Tuntutan lainnya adalah, agar bupati mendesak kepada presiden RI untuk segera mencabut Permendikbud nomor 51 Tahun 2018.

"Bentuk tim independen yang mengkaji serta mengaudit secara konsep," katanya.

Tak hanya itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mengganti segala kerugian material maupun non material akibat kebijakan zonasi.

Menanggapi tuntutan massa PMII, Sekretaris Dindik Lamongan, Shodiqin mengungkapkan, apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa akan menjadi masukan Dindik.

Soal zonasi, Dindik Lamongan, kata Shodiqin, hanya sekedar menjalankan aturan yang sudah ada.

"Masukan ini akan kami sampaikan ke atas," katanya.

Shodiqin juga menghargai apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa.

Demo damai yang mendapat pengawalan ketat dari Polres Lamongan ini akhirnya balik kanan setelah mendapat jawaban dari Dindik.

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved