Komisi B DPRD Surabaya Sambut Baik Rencana Tri Rismaharini Membuat Perwali Kurikulum Anti Korupsi

Rencana Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam membuat Perwali soal kurikulum anti korupsi disambut baik oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Komisi B DPRD Surabaya Sambut Baik Rencana Tri Rismaharini Membuat Perwali Kurikulum Anti Korupsi
SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
PENUHI PANGGILAN KEJATI - Walikota Surabaya, Tri Rismaharini penuhi panggilan Kejati Jatim. Dia dimintai keterangan sebagai saksi pelapor atas kasus dugaan korupsi YKP dan PT YEKAPE senilai triliunan rupiah, Kamis (20/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rencana Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dalam membuat Perwali soal kurikulum anti korupsi disambut baik oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Chusnul Chotimah menyebut, ide Tri Rismaharini tersebut sebagai gagasan yang bagus, sehingga ia sangat mendukung rencana itu.

"Karena memang niatnya baik untuk menumbuhkan kejujuran sejak dini. Kejujuran memang dimulai dari anak-anak kita," tuturnya, Sabtu (13/7/2019).

Surabaya Run HUT Bhayangkara ke-73, Lari Sehat Sambil Mengenal Sejarah Polrestabes Surabaya

Wali Kota Risma Apresiasi Silatnas Bu Nyai Nusantara, Sebut Penting untuk Masalah Radikalisme

Ia menambahkan, nantinya ketika kurikulum baru diperkenalkan, anak-anak mungkin akan merasa seperti dipaksa.

Tetapi ia yakin, lama-lama anak-anak akan menjadikan itu kebiasaan.

"Karenanya, saya mendukung jika bu wali punya gagasan seperti itu," tegasnya.

Selain kurikulum anti korupsi, Chusnul Chotimah menyarankan bila ditambahkan pula kurikulum anti narkoba.

Sebab, lanjutnya, bila seseorang sudah tidak jujur, besar kemungkinan untuk mencoba barang haram tersebut.

1.500 Orang Ramaikan Surabaya Run Bareng Polrestabes Surabaya, Peringati HUT Bhayangkara ke-73

"Rencana ini mudah-mudahan bisa ditangkap dengan baik oleh sekolah-sekolah di Surabaya, khususnya anak-anak kita yang saat ini sedang menempuh pendidikan dasar maupun menengah," ujarnya.

Soal pengaplikasian kurikulum, Tri Rismaharini sebelumnya menyebut ia ingin materi anti korupsi dijalankan secara praktik.

Namun, Chusnul Chotimah mengatakan, perlu adanya komposisi seimbang antara teori dan praktik.

"Ada kalanya kalau langsung diterapkan boleh. Tapi mungkin pada suatu waktu perlu mendatangkan pejabat-pejabat terkait, bicara bagaimana perbedaan antara memberi sumbangan dengan (lainnya), ada batasan-batasan, ada standarisasi," paparnya.

Persebaya Tampil Tak Konsisten di Lima Laga Terakhir, Djanur Akui Pengaruh Padatnya Jadwal

Ia meyakini ini merupakan sebuah niat baik untuk masa depan anak-anak.

"Sebaiknya segera dilaksanakan, apalagi tahun ajaran baru sudah dekat. Diharapkan semua stakeholder di dunia pendidikan bisa menerima dengan baik," tutupnya. (Surya/Delya Octovie)

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Delya Octovie
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved