Tanggapan Pemkot Pasuruan Terkait Ancaman ASN Atas Kasus Mutasi Kontroversial
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan Bahrul Umum menampik keras tudingan bahwa Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan
Penulis: Galih Lintartika | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
Dari mana asal draf itu, Teno mengaku tidak tahu sama sekali. Yang jelas menurutnya, di draf itu tidak ada tanda tangan dirinya.
“Draf berisikan nama - nama ASN yang akan dimutasi itu tersebar. Saya juga tidak tahu asalnya dari mana. Tapi, yang ingin saya tegaskan, dalam draft itu tidak ada tanda tangan saya. Draf itu juga tidak kami usulkan ke Kementerian. Yang resmi, yang ada tanda tangan saya," jelasnya.
Sekadar diketahui, mutasi kontroversial di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan oleh Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo beberapa waktu lalu menyisahkan luka.
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Khusnul Khotimah, menjadi korbannya. Ia masih kesal atas mutasi kemarin. Ia merasa menjadi korban mutasi yang menyalahi aturan dan sarat kepentingan politik.
Khusnul mengaku merasa dirugikan dengan jabatannya sekarang. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Lurah Sebani. Pada mutasi yang dilaksanakan pada 29 April lalu, ia ditempatkan di posisi baru sebagai Lurah Panggungrejo.
Saat itu, ia merasa mutasi masih dalam tahap yang wajar. Namun, paska dilantik, proses mutasi digagalkan karena Pemkot diketahui tak memiliki rekomendasi dari Pemprov Jatim dan tak memiliki izin dari Kemendagri.
Nah, otomatis, status mutasi sebelumnya batal. Tak lama, Pemkot kemudian melakukan mutasi ulang pada 16 Mei, setelah memenuhi prosedur dan persyaratan. Saat mutasi kedua pada 16 Mei, posisinya berganti menjadi Kasi Sarpras Kecamatan Bugulkidul. (lih/Tribunjatim.com)
