Kasus OTT BPPKAD Gresik, Jaksa Diminta Majelis Hakim Untuk Menarik Uang Yang Diterima Para Pejabat

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menunggu putusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Surabaya untuk menarik pengembalian

Kasus OTT BPPKAD Gresik, Jaksa Diminta Majelis Hakim Untuk Menarik Uang Yang Diterima Para Pejabat
sugiyono/surya
Terdakwa M Mukhtar meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Surabaya usai sidang dengan agenda keterangan terdakwa, Kamis (8/8/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menunggu putusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk menarik pengembalian uang yang telah dibagi ke pejabat-pejabat Pemkab Gresik.

Uang tersebut diduga hasil pemopotongan dana insentif pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik Andrei Dwi S mengatakan bahwa majelis hakim pengadilan Tipikor memerintahkan kepada jaksa agar para pejabat yang menerima aliran dana potongan insentif pegawai di BPPKAD untuk segera mengembalikan.

“Majelis hakim dalam persidangan telah memerintahkan, agar pejabat yang menerima aliran dana potongan insentif pegawai BPPKAD untuk dikembalikan ke negara,” kata Andrei kepada Tribunjatim.com, Kamis (8/8/2019).

Namun, pihak jaksa masih menunggu hasil putusan majelis hakim pengadilan Tipikor.

“Menunggu hasil putusan hakim agar lebih mudah,” imbuhnya kepada Tribunjatim.com.

Tampilan Menantu Jokowi Hamil Cucu ke-3, Pakai Outfit Rp 300 Juta Sekali Tampil, Lihat yang Termahal

Tarif Parkir R2 di Taman Suroboyo Seharusnya Seribu, Pengunjung Kaget Malah Disuruh Bayar Rp 3.000

Luna Maya Luncurkan Produk Lipstik Terbaru, Undang Kahiyang Ayu dan Para Sahabat, Intip Potretnya!

Andrei menegaskan, bahwa dari fakta-fakta persidangan, bahwa terdakwa M Mukhtar (50), selaku Plt dan Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik mengatakan, potongan insentif pegawai tersebut hasil keputusan bersama kepala badan yang sebelumnya.
Besarnya potongan tersebut berbeda-beda. Mulai dari 30 persen, 20 persen, 15 persen dan 10 persen. Sehingga uang yang terkumpul mencapai ratusan juta.

Sehingga, dengan besaran uang yang terkumpul di BPPKAD Kabupaten Gresik dan telah dibagikan ke pejabat-pejabat Pemkab Gresik tersebut bisa digunakan untuk bahan penyelidikan baru.

“Kita tidak pernah berhenti untuk mengusut kasus ini. Tapi, kalau ada putusan majelis hakim akan mempermudah kita untuk menindaklanjuti,” katanya kepada Tribunjatim.com.

Sedangkan terdakwa M Mukhtar mengatakan bahwa pemotongan dana insentif itu sudah berlangsung lama. Sehingga, dirinya hanya melanjutkan kebijakan tersebut. Dari hasil pengumpulan dana tersebut digunakan untuk keperluan internal dan eksternal. Keperluan internal untuk membayar tenaga harian lepas (THL), wisata ke Bali dan pemberian kepada proposal-proposal yang masuk di BPPKAD.

“Eksternal, mulai dari asisten, Kepala BKD, Kabag Hukum, ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati dan membayar hutang ke DPRD Gresik. Tugas ini, saya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada, yang dilakukan Kaban (Kepala Badan) sebelumnya,” kata Mukhtar.

Sementara Alwi, penasehat hukum terdakwa M Mukhtar mengatakan bahwa iuran hasil insentif dari pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik tidak ada unsur paksaan. Hal itu dibuktikan dengan tidak ada sanksi dari atasan jika tidak menyetor dana insentif itu.

“Beliau terdakwa hanya melanjutkan kebijakan Kaban (Kepala badan) sebelumnya. Dan diiuran dana insentif itu juga tidak ada paksaan. Sehingga seharusnya tidak melanggar hukum,” kata Alwi.

Diketahui, Tim penyidik Pidana Khusus Kejari Gresik telah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terdakwa M Mukhtar selaku Plt sekaligus Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik pada Januari 2019. Dalam OTT tersebut, penyidik Kejari Gresik mengamankan uang tunai sebanyak Rp 531,623 Juta. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved