KPK Geledah 2 Tempat di Jatim, Gubernur Khofifah: Itu Soal Kasus Sebelum Saya Menjabat
KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Provisi Jawa Timur Fattah Jasin serta Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Anugrah Fitra Nurani
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - KPK menggeledah rumah pribadi Kepala Dinas Perhubungan Provisi Jawa Timur Fattah Jasin serta Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu.
DIminta tanggapan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menolak berkomentar panjang.
Gubernur Khofifah hanya menyebut, penggeledahan KPK di dua titik tersebut terkait kasus yang terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.
"Itu kan tahun sebelum saya, sebaiknya teman teman (bertanya) ke mereka yang diperiodenya. Itu kali ya supaya clear, mosok aku komentar hal yang belum saya bertugas disini," ucap Gubernur Khofifah, Jumat (9/8/2019).
(Pakai Nama Cettar Diberi Gubernur Khofifah, Anggrek Hitam Varietas Baru Tunggu Paten dari London)
Namun begitu Gubernur Khofifah mengaku tidak ingin ada pejabat di pemerintahannya yang tersandung kasus korupsi.
Sehingga ia secara khusus meminta pendampingan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendampingan.
Mulai apa saja yang menjadi potensi kemungkinan rawan korupsi agar diberikan sosialisasi dan juga penekanan.
Sebab menurutnya bisa saja kerawanan korupsi juga karena ada yang dispute atau bias regulasinya.
"Atau karena memang ada kehilafan manusianya dan seterusnya," ucap Gubernur Khofifah.
Pemprov akan segera memberikan sorotan lebih terhadap titik-titik yang ditunjuk KPK 'rawan korupsi'. Pemprov juga akan melakukan tindak lanjut bila perlu.
Misalnya semua harus menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi, hal tersebut kini sedang dibangun oleh Pemprov.
Pembangunan sistem yang terkoneksi itu menurutnya langkah yang sangat konstruktif.
(LW Tersangka Pertama Kasus Korupsi Dispora Pasuruan, 5 Kali Pamit ke Kamar Mandi saat Pemeriksaan)
Selain itu, jika ada kebijakan yang bisa dan membuat multi tafsir, Gubernur Khofifah berharap segera ada revisi.
"Sehingga terbangun sistem yang lebih memberikan satu kepastian bahwa ini boleh, ini tidak, ini dispute dan seterusnya," ucapnya.
Lebih dari itu, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa tidak ada peringatan dari KPK bahwa mereka akan menggeledah di titik satu ataupun yang lain.
Namun ia memastikan bahwa seluruh pejabat Pemprov dikumpulkan semua untuk mendapatkan pengarahan.
Reporter: Surya/fatimatuz zahroh
