Ahok Disebut Tak Mungkin Jadi Menteri Oleh Yunarto Wijaya, Begini Reaksi Marzuki Alie
Yunarto Wijaya menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok tak bisa jadi menteri secara hukum. Lantas bagaimana pendapat Marzuki Alie?
Penulis: Elma Gloria Stevani | Editor: Januar
TRIBUNJATIM.COM - Yunarto Wijaya yang dikenal sebagai Direktur Charta Politika menyebut nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak bisa jadi menteri secara hukum.
Bukan tanpa alasan, Yunarto Wijaya melihat Ahok yang pernah dipenjara akibat kasus penistaan agama dan menjalani hukuman lebih dari setahun. Berbeda dengan Marzuki Alie yang menjelaskan bahwa tak ada yang tak mungkin jika politik berbicara.
Berawal dari Yunarto Wijaya di akun Twitter-nya, @yunartowijaya. Yunarto Wijaya kala itu mengomentari postingan @CG_chotimah soal Ahok. Akun itu memposting video Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang memperkenalkan Ahok sebagai kadernya.
• Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP 2 Periode, Megawati:Tak Ada Pasal Sebut Sekjen Tak Bisa 2 Periode
• Megawati Tunjuk Risma Jadi Ketua DPP PDI-P Bidang Kebudayaan: Saya Pikir Ajaib Juga, Kok Mau Ya?
Kemudian akun itu menyebut kalau Ahok bisa jadi menteri di kabinet Jokowi.
"Ahok sdh resmi jadi kader PDI Perjuangan,
jika memang jatah menteri unk PDIP ditambah sama pak Jokowi dan Ahok yg dipilih,
cocoknya dia jadi menteri apa ya?
Duet Jokowi Ahok lg, bakalan ada yg kejang2.
#TetapMega," tulis akun tersebut.
Kemudian, tweet tersebut ditanggapi oleh Yunarto Wijaya yang menyebut kalau Ahok tak mungkin jadi menteri secara hukum.
"By law ahok gak mungkin jadi menteri...," tulisnya.
Rupanya tanggapan Yunarto Wijaya itu dikomentari lagi oleh mantan Ketua DPR RI tahun 2009-2014 tersebut.
Melalui akun Twitter-nya @marzukialie_MA, ia menyebut kalau Ahok masih bisa jadi menteri.
• Dua Menteri Kabinet Kerja Jokowi Masuk Susunan Pengurus DPP PDIP Periode 2019-2024.
Sebab secara politik menurut dia, suami dari Puput Nastiti Devi itu masih bisa jadi menteri.
"By politic bisa," tulisnya.
Ahok BTP Merasa Dirinya Tak Bisa Jadi Menteri Jokowi
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok BTP mengaku dirinya merasa tidak bisa jadi menteri kabinet Joko Widodo - Maruf Amin. Hal itu Ahok BTP Sampaikan saat diwawancarai Kompas.com.Pada wawancara itu, Ahok BTP juga bicara rencananya menjadi host, satu contohnya di acara talkshow Ahok BTP Metro TV yang kemudian batal.
Dikutip dari Kompas.com, Ahok BTP menjelaskan dirinya tidak mungkin menjadi menteri di kabinet Joko Widodo - Maruf Amin lantaran dirinya pernah terjerat kasus hukum.
• Cerita Megawati Soal Ahok & Pertemuan dengan Prabowo: Enak Gini Jadi Pemenang Terus Semua Merapat
"Saya tidak mungkin jadi menteri, saya kan sudah cacat di Republik ini. Bukan pesimistis, tapi saya memberi tahu fakta dan kenyataan," kata Ahok BTP usai acara penghargaan Roosseno Award di Jakarta pada Senin (22/07/2019).
Adapun Ahok BTP mengatakan dirinya tidak akan mungkin mengambil jabatan orang lain. Karena, dia mengaku sadar namanya tak lagi harum.
Dia merujuk pada kasus penodaan agama yang pernah menjeratnya.
Dalam kasus tersebut, Ahok BTP sempat ditahan selama 2 tahun karena terbukti bersalah dalam kasus itu.
Ditambah lagi dengan dinamika rumah tangganya yang berlangsung sejak ia masih di dalam tahanan.
Ahok BTP bercerai dengan istrinya, Veronica Tan. Kemudian menikah lagi setelah bebas dari penjara.
• Ahok BTP Merasa Dirinya Tak Bisa Jadi Menteri Jokowi: Saya Sudah Cacat di Republik Ini
"Orang mayoritas beragama sudah mencap saya penista, masyarakat kelas menengah terutama ibu-ibu marah karena urusan perceraian saya dan pernikahan saya. Kalau di gereja saja, semua lihat saya kayak saya ini sesat," katanya.
Ahok BTP mengatakan ke depan, dia tetap ingin membantu rakyat dengan caranya sendiri.
Salah satunya adalah dia ingin menjadi pembawa acara (host) di stasiun televisi.
"Host saya jangan ditahan-tahan lagi, jadi host, ya ngelawak lah, saya nyanyi agak lumayan, lah," canda Ahok BTP.
Artikel ini telah tayang di Tribunjatim.com dengan judul Ahok BTP Merasa Dirinya Tak Bisa Jadi Menteri Jokowi: Saya Sudah Cacat di Republik Ini