Aliansi Wong Gawat Ngluruk ke Pemkab Nganjuk, Tuntut Sekdes Status PNS Ditarik ke OPD & Usut Pungli

Aliansi Wong Gawat Ngluruk ke Pemkab Nganjuk, Tuntut Sekdes Status PNS Ditarik ke OPD & Usut Pungli di PDAM.

Aliansi Wong Gawat Ngluruk ke Pemkab Nganjuk, Tuntut Sekdes Status PNS Ditarik ke OPD & Usut Pungli
SURYA/ACHMAD AMRU MUIZ
Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi duduk bersila (berjas baju putih) temui perwakilan warga yang menggelar aksi demo menuntut penyelesaian sejumlah persoalan di Kabupaten Nganjuk. 

Aliansi Wong Gawat Ngluruk ke Pemkab Nganjuk, Tuntut Sekdes Status PNS Ditarik ke OPD & Usut Pungli

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Sekelompok warga mengatasnamakan Aliansi Wong Gawat (AWG) Kabupaten Nganjuk menggelar aksi demo.

Sejumlah tuntutan mereka sampaikan, di antaranya menuntut jabatan sekretaris desa (sekdes) yang telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) ditarik ke kabupaten serta pengusutan dugaan pungli di Perusahaan Air Minum (PDAM) dan lainnya.

Berpeluang Sabet Kursi Ketua DPRD Nganjuk, PDIP Belum Berani Tunjuk Orang

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Canangkan Gerakan Kurangi Sampah Plastik di Kabupaten Nganjuk

Chord & Kunci Gitar Alun-alun Nganjuk Lilin Herlina Lengkap dengan Lirik Lagunya

Koordinator aksi Sudarmanto atau biasa dipanggil Panjul menyampaikan,  persoalan keberadaan sekdes PNS yang kini masih bekerja di pemerintahan desa menyalahi UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2014. 

Namun, hingga saat ini penarikan sekdes berstatus PNS ini masih dalam batas wacana dan belum dipastikan kapan pelaksanaannya.

“Memang ada rencana menarik sekdes PNS ke kantor kecamatan atau SKPD. Selain karena dua aturan itu, penarikan juga dapat memperkuat pelayanan di kecamatan,” kata Panjul, Senin (12/8/2019).

Dikatakan Panjul, bila posisi Sekdes nanti benar-benar kosong, kades bakal memiliki kewenangan penuh.

“Soal pengganti posisi yang kosong menjadi kewenangan penuh kepala desa masing-masing,” ujar Panjul.

Sedangkan terkait PDAM, menurut Panjul, pihaknya mempertanyajan alasan mengapa direktur PDAM dipertahankan.

Padahal selama ini PDAM merupakan perusahaan daerah yang tidak pernah untung. Selain itu selama dua periode kepemimpinan direktur PDAM, pelayanannya sangat buruk seperti kualitas air yang sangat keruh dan tidak layak.

Halaman
12
Penulis: Achmad Amru Muiz
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved