BREAKING NEWS - KPK Ngantor di Jember Selama Tiga Hari, Ini Tujuannya

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke Kabupaten Jember. Bahkan KPK akan 'ngantor' di Jember selama tiga hari mulai Jumat (30/8/2019) hingga Minggu (1/9/2019).

KPK datang ke Jember dalam rangka roadshow bus KPK 2019 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi'.

Pimpinan KPK Saut Situmorang bakal membuka acara tersebut, juga mengisi acara di beberapa tempat. Selama tiga hari 'ngantor' di Jember, KPK bakal menggelar sejumlah acara antara lain memberikan sosialisasi antikorupsi kepada pelajar dan mahasiswa, sosialisasi gratifikasi dan pengaduan kepada masyarakat, kuliah umum di Universitas Jember, memberi pembekalan kepada anggota dewan Jember yang baru dilantik, juga diskusi publik bersama komunitas dan masyarakat sipil.

Saut Situmorang mengatakan program ini merupakan program dari Divisi Pencegahan.

"Jadi KPK itu tidak hanya OTT seperti yang sering kalian dengar. Sebenarnya lebih banyak tugasnya itu untuk pencegahan. Roadshow bus KPK Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi ini merupakan satu dari program pencegahan korupsi," ujar Saut saat konferensi pers dengan awak media di Jember, Kamis (29/8/2019) sore.

Sebelum di Jember, bus KPK sudah mendatangi 19 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan Bali. Dia menegaskan, program ini merupakan program besar pencegahan korupsi melalui edukasi dan kampanye antikorupsi.

• Bahtsul Masail PWNU Jatim Tak Setuju Kebiri Kimia: Lebih Baik Dihukum Mati

• 9 Fakta Kerusuhan di Jayapura, Terjadi Pemadaman Listrik hingga Situasi Berangsur Kondusif

• Demo di Jayapura Pura Rusuh, Kantor Telekom Dibakar, Hotel Dilempari

Karenanya, selama di Jember, banyak pihak yang bakal disasar, lanjut Saut, mulai dari anak usia dini, pelajar, mahasiswa, ASN, juga anggota dewan.

Kegiatan itu, lanjutnya, sekaligus menjadi supervisi KPK.

"Apakah daerah-daerah itu sudah melakukan rekomendasi yang didorong oleh KPK. Kan ada delapan area intervensi KPK seperti penerapan e-bujeting, e-planning, perizinan terpadu satu pintu. Sekaligus kami lakukan monitoring dan evaluasi atas itu," imbuhnya kepada Tribunjatim.com.

Delapan area intervensi KPK itu yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pengadaan barang dan jasa, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, juga manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Ketika ditanya kenapa Jember termasuk daerah yang dipilih, Saut mengakui memang ada sejumlah kriteria. "Salah satunya untuk tetap menjaga kota ini supaya orang baik tetap menjadi baik," tegas Saut.

Sedikit berbeda dengan daerah lain sebelumnya, di Kabupaten Jember ada agenda pembekalan untuk anggota dewan terpilih.

Hal ini dilakukan karena KPK ke Jember ketika anggota dewan terpilih sudah dilantik. Karenanya, KPK sekalian 'nyambangi' anggota dewan di gedung dewan dan memberikan pembekalan.

"Karena anggota dewan ini punya tanggungjawab membangun dan menyejahterakan masyarakat melalui APBD yang disusunnya. Karenanya kami mendorong bagaimana mereka nanti berperilaku jauh dari isu transaksional dalam menyusun anggaran. Di KPK sudah ada lebih dari 1.000 orang ditahan, mulai dari anggota dewan, bupati, gubernur, duta besar. Sudah cukup-lah, jangan ditambah lagi," tegas Saut kepada Tribunjatim.com.

Sedangkan Bupati Jember Faida menyambut gembira kedatangan KPK di Jember.