Hari Pertama Kerja, DPRD Jatim Didemo Ojol, Tuntut Bos Taksi Malaysia Ditindak Secara Hukum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggeruduk Kantor DPRD Jawa Timur, Senin (2/9/2019).

Para pengemudi tersebut menuntut Anggota DPRD Jawa Timur dapat mendorong pemerintah pusat untuk menuntut Bos Big Blue Taxi, Datuk Shamsubahrin Ismail, ke ranah hukum.

Datuk Shamsubahrin Ismail merupakan pengusaha taksi asal Malaysia yang menolak keberadaan platform Gojek di Malaysia namun dengan menyebut warga Indonesia sebagai warga miskin.

Tak berhenti di situ, Datuk Shamsubahrin Ismail juga menyalahkan pemerintah Indonesia karena melegalkan ojek online.

(Hari Ini Tarif Ojek Online Diperbarui di Seluruh Indonesia, Ini Daftar Harganya)

Koordinator aksi, Arif, menjelaskan bahwa pihaknya tersinggung dengan perkataan tersebut.

"Ojek online dipandang sebagai pekerjaan rendah. Oleh karenanya, kami menuntut agar Saudara Shamsubahrin bisa ditindak secara hukum," kata Arief pada penjelasannya di sela aksi.

Peserta aksi juga menuntut permintaan maaf dari pihak Datuk Shamsubahrin Ismail.

Peserta aksi lantas diterima oleh dua anggota DPRD Jatim. Hadi Dediyansyah (politisi Gerindra) dan Mathur Husyairi (politisi PBB).

Bagi Hadi dan Mathur, ini adalah kali pertama bagi mereka menerima perwakilan pengunjuk rasa setelah mereka dilantik sebagai Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024, Sabtu (31/8/2019) lalu.

"Posisi Shamsubahrin ada di Malaysia sehingga agak membingungkan kalau diproses di Indonesia. Hal ini sulit juga karena mereka bukan orang Indonesia," kata Hadi ditemui di sela acara tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk turun tangan.

"Mau tidak mau, pemerintah Indonesia harus bisa bisa memberi tuntutan juga sama dengan tuntutan pengemudi ojek online ini," kata Hadi.

(Festival Apresiasi Mitra di Surabaya, GOJEK Kenalkan Logo Baru hingga Ajak Driver Merajut Nusantara)

Menurutnya, apa yang telah dilakukan Datuk Shamsubahrin Ismail mencederai harga diri warga Indonesia.

"Hal ini sudah merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia," tegas Hadi.

Menurutnya, hal ini bukan semata masalah personal, namun telah menyangkut masalah bangsa dan negara.