PKB Incar Posisi Ketua Komisi B DPRD Jatim Periode 2019-2024, Targetkan Posisi Wakil Komisi E Juga

Hal ini juga menjadi aspirasi perjuangan dari Nahdlatul Ulama (NU), sebagai ormas yang ikut membesarkan PKB.

"Hal lain yang tak kalah penting karena PKB adalah wadah aspirasi warga NU. Sekolah swasta mayoritas dominasi milik ma'arif (NU)," kata Anik.

"PKB punya kewajiban untuk mengawal keseimbangan alokasi anggaran negeri-swasta. Utamanya, madrasah aliyah, harus mendapatkan perlakuan yang sama," jelasnya.

• Kader Perempuan Terbanyak di DPRD Jatim, PKB: Arah Perjuangan Kami untuk Perempuan Sudah Jelas

Menurutnya, sekolah swasta mempunyai kontribusi besar bagi negara untuk mencetak kader terbaik bangsa.

Selain di bidang pendidikan, juga terkait pelayanan dan pengelolaan kesehatan.

"Saat ini, masih amburadul. Seperti iuran BPJS yang akan naik dua kali lipat. PKB perlu mengawal untuk menolak kebijakan itu," jelasnya.

Dibandingkan menaikkan iuran, pelayananya BPJS sebaiknya harus diperbaiki terlebih dahulu.

"Seharusnya pemerintah mengintervensi melalui memperbesar subsidi. Apalagi, kesehatan merupakan pelayanan sosial dasar," katanya.

Pun demikian pula dengan masalah diskriminasi dan kejahatan seksual di Jatim yang masih tinggi.

"Sehingga, PKB harus mengawal kebijakan terkait itu. Salah satunya mempercepat penyelesaian pro-kontra RUU Penghapusan Pekerasan Seksual (PKS)," tegasnya.

Sebelumnya, PKB berada di Ketua Komisi C yang membawahi keuangan di periode 2014-2019.

Untuk periode 2019-2024, PKB kembali berpeluang mendapat Ketua Komisi, mengingat perolehan kursi yang masuk di lima besar.

Berdasarkan hasil pemilu 2019, PKB mendapat 25 kursi sekaligus berada di tertinggi kedua.

Selain kursi Ketua Komisi, PKB juga berpeluang mendapatkan kursi Wakil Ketua DPRD Jatim.