Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Jatim Tolak RUU Revisi KPK, Teriakkan Jokowi Jangan Khianat!

Ratusan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim, Jumat (13/9/2019).

Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Jatim Tolak RUU Revisi KPK, Teriakkan Jokowi Jangan Khianat!
SURYA.CO.ID/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Ratusan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim, Jumat (13/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya unjuk rasa di DPRD Jatim, Jumat (13/9/2019).

Mereka menuntut Anggota DPRD Jatim mendorong pemerintah pusat bersama DPR RI menghentikan revisi UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada aksi tersebut berbagai atribut berupa poster mereka bentangkan. Poster tersebut diantaranya bertuliskan, 'Jangan Kebiri KPK' lalu 'Berhenti Mengayomi Koruptor', dan 'Tolak Revisi UU KPK' serta 'KPK Dilemahkan Jokowi Kemana?'

Pada orasinya, mahasiswa menilai revisi terhadap UU tersebut merupakan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikawatirkan, hal ini berpengaruh pada upaya pemberantasan korupsi.

"Kami minta pemerintah bersama DPR bisa membatalkan revisi UU tersebut," kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair, Agung Tri Putra.

Puluhan Mahasiswa Kota Malang Demo Tolak Revisi UU KPK, Desak Jokowi Kembalikan Independensi KPK

Fahri Hamzah Hardik Pejabat yang Tak Berani Revisi UU KPK: Kayak Kita Ini Maling Berkomplot!

Khususnya kepada pemerintah, pihaknya mendorong Presiden Jokowi untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi. Di antaranya, dengan penguatan lembaga KPK melalui pembatalan revisi UU tersebut.

Empat poin penolakan yang disampaikan Presiden Jokowi dinilai hanya isapan jempol saja. Mengingat, upaya revisi masih berlanjut.

"Empat poin ditolak oleh Jokowi hanya sebuah bualan semata. Sebab, proses dari revisi undang-undang KPK masih berjalan dan ini menurut kami ini bullshit," katanya.

Pihaknya menilai sikap yang dilakukan Presiden Jokowi tanpa perimbangan matang. "Beliau terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan," katanya.

Pihaknya juga menyayangkan adanya pembentukan dewan pengawas KPK. "KPK adalah lembaga independen. Bagaimana lembaga independen bisa bekerja dengan adanya pengawas?," katanya.

Pihaknya mendesak Presiden Jokowi segera membuktikan janji kampanye dalam hal penguatan KPK melalui pembatalan RUU tersebut.

"Bapak Jokowi jika hanya berbicara di depan media massa tanpa adanya tindakan konkret berarti menjadi penghianatan terhadap (janji) pemilihan yang kemarin. Dan dia telah menghianati kita semua," tegasnya. 

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved