Pimpinan KPK Minta Warga Ikut Jaga Plt Wali Kota Blitar Agar Tidak Terlibat Kasus Korupsi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata berpesan ke masyarakat agar ikut menjaga Plt Wali Kota Blitar, Santoso, supaya tidak terlibat kasus korupsi seperti yang sudah terjadi di Kota Blitar.

Hal itu disampaikan Alexander usai menghadiri acara pembukaan Roadshow Bus KPK 'Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi' di halaman Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Jl Sudanco Supriyadi, Jumat (13/9/2019).

"Masyarakat harus ikut menjaga Plt Wali Kota (Santoso) agar tidak ada kejadian seperti yang lalu," kata Alexander kepada Tribunjatim.com.

Seperti diketahui, KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Blitar pada Juli 2017 lalu. Dalam operasi itu, KPK menetapkan Wali Kota Blitar nonaktif Samanhudi Anwar sebagai tersangka.

Samanhudi diduga menerima suap dari rekanan terkait proyek pembangunan tahap kedua gedung baru SMPN 3 Kota Blitar senilai Rp 23 miliar. Samanhudi sudah menerima vonis di Pengadilan Tipikor Surabaya.

• Ribuan Bebek Yang Diprotes Warga Akhirnya Dipindahkan Satpol PP Tulungagung

• Kronologi Putra Elvy Sukaesih Mengamuk dan Rusak Warung Kelontong, Gara-gara Tak Diutangi Rokok

• Megawati Soekarnoputri Resmi Tunjuk Kusnadi untuk Jadi Ketua DPRD Jatim Periode 2019-2024

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta untuk Samanhudi. Majelis hakim juga mencabut hak politik Samanhudi selama 5 tahun.

Baik jaksa KPK dan kuasa hukum Samanhudi sama-sama mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Surabaya menguatkan putusan di tingkat pertama.

Saat ini kasus Samanhudi masih proses kasasi di Mahkamah Agung (MA). Pasca Samanhudi terjerat kasus hukum di KPK, Santoso yang sebelumnya menjabat wakil wali Kota Blitar ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Samanhudi.

Menurut Alexander pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tugas KPK. KPK juga membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi program pembangunan di Kota Blitar agar tidak terjadi penyelewengan.

"Korupsi menjadi masalah bersama. Peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi program pemerintah juga dibutuhkan. Supaya ke depan tidak terjadi kasus korupsi di daerah," katanya kepada Tribunjatim.com. (sha/Tribunjatim.com)