Cegah Pejabat & Kades Terjerat Kasus Hukum, Pemkab Gresik MoU dengan Kejari Gresik Terkait TP4D

Pemkab Gresik bersama Kejaksaan Negeri Gresik menggelar nota kesepahaman terkait Pembentukan TP4D.

Cegah Pejabat & Kades Terjerat Kasus Hukum, Pemkab Gresik MoU dengan Kejari Gresik Terkait TP4D
ISTIMEWA
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menandatangani MoU tentang TP4D dengan disamsaikan Kepala Kejari Gresik Pandoe Pramoekartika dan sekda Kabupaten Gresik Andhy Hendra Wijaya, Senin (16/9/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Pemkab Gresik bersama Kejaksaan Negeri Gresik menggelar nota kesepahaman terkait Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D).

Dari kegiatan tersebut diharapkan tidak ada lagi permasalahan hukum dan Kabupaten Gresik semakin kondusif.

Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dalam sambutannya mengatakan bahwa, dengan MoU (memorandum of understanding) ini bisa menjadikan Kabupaten Gresik tetap kondusif, tertib dan tidak ada permasalahan hukum yang diinginkan.

"Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan start awal agar Gresik tetap kondusif, tertib dan tidak ada permasalahan yang tidak kita inginkan," kata Sambari, Senin (16/9/2019).

Warga Kabupaten Gresik Sukses Ternak Burung, Omzetnya Tembus Jutaan Rupiah Setiap Bulan

Remaja Putri Lamongan Nekat Curi 6 Gelang di Toko Perhiasan Gresik, Nangis saat Keciduk Warga

Dalam MoU tersebut, Sambari juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjadwalkan pembekalan kepada Kepala Desa dan Lurah. Harapannya, agar tidak ada kades dan lurah serta perangkatnya yang terjerat hukum.

"Add (alokasi dana desa), DD (dana desa), pembagian retribusi pajak, sewa aset, CRS, dan ada pendapatan lain yang tidak diatur dalam aturan, sehingga perlu koordinasi dan pendampingan. Sehingga OPD (Organisasi perangkat daerah) didampingi dan kepala desa juga perlu pendampingan," katanya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Pandoe Pramoekartika, mengatakan ada beberapa fungsi Kejari sebagai lembaga pemerintahan.

Di antaranya sebagai penasehat hukum yaitu sebagai jaksa atau pengacara pemerintah, baik tergugat maupun penggugat.

"Tugas Kejaksaan diantaranya memulihkan kekayaan negara, menjaga kewibawaan pemerintah dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat," kata Pandoe.

Selain itu, Pandoe juga mengatakan bahwa kejaksaan juga bisa membantu pendapatan derah dan mengamankan aset-aset daerah.

"Kita sama-sama pemerintah, sama-sama membantu. Diantaranya meningkatkan pendapatan daerah, mengoptimalkan pajak-pajak daerah dan ikut mengamankan aset-aset daerah. Kalau bisa aset-aset itu diinventarisir, kalau memang kesulitan bisa kita membantu," imbuhnya.

Diketahui, selama ini ada beberapa pejabat Pemkab Gresik terkena tindak pidana korupsi.

Di antaranya, mantan Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr Nurul Dholam divonis Pengadilan Tipikor Surabaya dengan hukuman 6 tahun penjara, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Jairuddin divonis satu tahun penjara dan Plt Keplaa BPPKAD Kabupaten Gresik M Mukhtar divonis hukuman 4 tahun penjara.

Penulis: Sugiyono
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved